Polisi Cina Awasi Penduduk Xinjiang Pakai Aplikasi

Dyah Ayu Pitaloka

Kamis, 2 Mei 2019 - 17:47

JATIMNET.COM, Surabaya – Polisi Cina menggunakan aplikasi seluler untuk menyimpan data jutaan penduduk Uighur di Xinjiang. Temuan itu berasal dari laporan Human Right Watch (HRW).

Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, HRW menyebut jika mereka telah merekayasa aplikasi itu, untuk mengetahui cara kerja dalam mengintai penduduk, dikutip dari Bbc, 2 Mei 2019.

Aplikasi itu digunakan oleh petugas, untuk mencatat sekaligus menyimpan data dan informasi,  dengan menyasar 36 jenis penduduk.

Ini termasuk mereka yang jarang menggunakan pintu depan, memiliki riwayat penggunaan listrik yang tak normal, dan mereka yang telah berhaji tanpa sepengetahuan  negara.

BACA JUGA: Terjerat Narkoba, Warga Kanada Dihukum Mati Cina

Laporan tidak menyebut secara spesifik tentang etnis tertentu, namun 36 jenis penduduk itu melibatkan pemimpin lembaga pendidikan “tak resmi”, dan mereka yang mengikuti doktrin Wahabi.

Informasi yang diambil lewat aplikasi, akan dimasukkan ke dalam sistem pusat bernama Wadah Operasi Bersama yang Terintegrasi (IJOP), sistem utama dalam pengawasan di Xinjiang.

Peneliti senior HRW Cina, Maya Wang mengatakan, IJOP adalah “salah satu alat pengintai massal yang paling menggangu di dunia,”.

“Sistem ini mengumpulkan informasi dari sejumlah pos di jalan, pom bensin, sekolah, mengambil informasi dari fasilitas ini, dan mengawasi mereka atas perilaku yang tidak biasa, yang akan memicu alarm pada aplikasi milik petugas,”katanya.

BACA JUGA: Impor 84 Ribu Ton Bawang Putih Segera Masuk Jatim

Aplikasi ini dipelajari dan diawasi oleh HRW, bersama dengan Cure53, perusahaan keamanan asal Berlin.

Seperti juga di wilayah Xinjiang, Cina kini memiliki 170 juta kamera CCTV di seluruh negeri, dan diperkirakan sekitar 400 juta kamera baru akan terpasang di akhir 2020.

Seluruh upaya itu dilakukan dalam upaya Cina untuk mewujudkan “jaringan kamera pengawasan terbesar di dunia,”.

Cina juga memberikan “kredit sosial” kepada penduduknya. Sistem yang memberikan  nilai atas interaksi dan perangai penduduknya, di wilayah publik.

BACA JUGA: ITB-Tshinghua segera Wujudkan Taman Teknologi di Pulau Penyu

Tujuannya, agar di tahun 2020, seluruh penduduk di Cina bisa terlibat dalam pusat data nasional yang berisi informasi pajak dan pemerintahan, termasuk pelanggaran lalu lintas kecil, dan menyaringnya untuk memberikan peringkat pada penduduknya.

Xinjiang sendiri adalah wilayah semi otonom, dan dalam teorinya memiliki pemerintahan sendiri, yang terpisah dengan Beijing.

Populasi Uighur yang sebagian besar adalah etnis minoritas muslim, mencapai 45 persen dari penduduk Xinjiang.

Laporan HRW muncul setelah Cina menerima tekanan yang terus meningkat, akibat perlakuan mereka terhadap minoritas Xinjiang.

BACA JUGA: Pemerintah Cina Jawab Tudingan Pembantaian Muslim Uighur

Sekitar satu juta Uighur ditahan di penjara yang tersebar di sepanjang Xinjiang, berdasarkan laporan yang diterima oleh komite HAM PBB tahun lalu.

Baca Juga

loading...