PLTSa Surabaya Siap Diresmikan Jokowi Akhir November

JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sudah mencapai tahap akhir. Bahkan, akhir November mendatang akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan tahap akhir ini tinggal pemasangan alat pembangkit dari PLN. Pemkot Surabaya pun sudah melakukan komunikasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“PLN sudah sanggup, nanti tinggal nekan kontraktornya. Karena kan jenis sambungan kayak meteran itu harus dengan PLN, PLN juga harus standarnya seperti ini,” kata Risma saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 7 Agustus 2019.

Karena PLTSa baru pertama kali di Indonesia dan ada di Surabaya, peralatan-peralatan seperti pembangkit listrik nantinya akan digunakan untuk PLN.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Tambah TPS untuk Hasilkan Listrik

Risma mengungkapkan pembangkit ini standarnya harus sesuai dengan standar PLN. Agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan mengantisipasinya terlebih dahulu.

“Makanya ini akan disebutkan standarnya, cuman kemarin si investornya (PT SO) itu nggak sanggup kalau tiga bulan. Tapi kita paksa untuk dia bisa selesai tiga bulan supaya nanti akhir November bisa diresmikan Pak Presiden,” jelas dia.

Ia menyampaikan terdapat kendala pada peralatan yang harus import, Pemkot Surabaya masih memilih peralatan yang bisa dibeli tanpa import. Pihak PLN pun disarankan supaya mencari barang yang mudah didapat, supaya tidak harus membuang waktu untuk membuat.

Risma juga menyampaikan, jika pembangunan PLTSa ini sudah selesai di tahap 90 persen.

BACA JUGA: PLTSa Bantargebang Hasilkan Listrik 750 kWh

“Kemarin itu hanya terganggu karena PLN untuk menerima hasil listriknya itu loh. Jangan dilihat sampahnya, tapi ini menjadi pembangkit baru. Sumber listrik baru,” ujar wali kota perempuan pertama di Surabaya ini.

Ia juga bersyukur Surabaya aman dari blackout seperti di Jabodetabek pada Minggu 4 Agustus 2019. Oleh sebab itu, Risma ingin standar PLTSa harus sesuai dengan standar PLN.

“Lah orangnya belum bisa berani pengadaan kalau tidak ada arahan dari PLN,” pungkasnya.