Logo

Pilkada Serentak, Polda Jatim Tingkatkan Patroli Cyber

Reporter:

Senin, 30 November 2020 06:20 UTC

Pilkada Serentak, Polda Jatim Tingkatkan Patroli Cyber

KAPOLDA JATIM: Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, di sela Rakor penyerahan Dipa dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) saat di Grand City Surabaya, Senin 30 November 2020. Foto: Humas Polda Jatim

JATIMNET.COM, Surabaya - Di era digitalisasi, polisi akan terus melakukan patroli cyber. Apalagi saat ini memasuki masa Pilkada Serentak, termasuk Jawa Timur yang akan melakukan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

Untuk itu, jelang pemilihan atau pencoblosan Pilkada pada 9 Desember mendatang, Kepolisian Daerah Jawa Timur akan meningkatkan Patroli Cyber. Hal itu disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, di sela Rakor penyerahan Dipa dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

“Beberapa hari ini sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember, kami meningkatkan Patroli Cyber Pilkada,” katanya di sela Rakor di Grand City Mall Surabaya, Senin 30 November 2020.

Mengenai pengamanan pilkada serentak di Jatim, lanjut dia, seluruh personel sudah siap. Mulai di KPU maupun di setiap setiap TPS yang ada di seluruh jawa timur. “Polda Jatim dan Anggota Polres jajaran siap dalam melakukan pengamanan Pilkada Serentak di Jatim,” ujar jenderal bintang dua tersebut.

BACA JUGA: 100 Ribu Lebih Personel Diturunkan Amankan Pilkada Serentak Jatim

Nico menambahkan, seluruh personel juga harus siap melakukan diteksi dini untuk mengantisipasi terjadinya Kantibmas saat Pilkada berlangsung.

"Kami sudah menyiagakan seluruh personel dalam melakukan pengamanan Pilkada Serentak di Jatim. Baik personel yang ada di Polda Jatim, maupun personel di setiap Polres jajaran Polda Jatim. Dan anggota harus siap melakukan diteksi dini terhadap kerawanan Kantibmas saat Pilkada berlangsung," ia menegaskan.

Pesan Kapolda Jatim kepada seluruh jajaran Kepolisian, bahwa Polri wajib netral dalam Pilkada Serentak. Tetap laksanakan Sinergitas TNI/ Polri dan Pemerintah, serta penyelenggara Pilkada KPU dan Bawaslu. “Polri harus netral, tidak boleh melakukan politik praktis,” ia memungkasi.