JATIMNET.COM, Surabaya - Pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diikuti oleh 19 Kabupaten/Kota se-Jatim. Polda Jawa Timur melakukan pemetaan wilayah di seluruh jawa timur.

Mulai dari tingkat kerawanan terjadinya konflik maupun kerawanan yang lain saat pelaksanaan pilkada berlangsung. Namun yang terjadi di jawa timur, mulai dari pendaftaran pasangan Calon Bupati/ Walikota hingga proses kampanye sampai saat ini terpantau lancar, aman dan kondusif.

Meski demikian, guna mengantisipasi hal-hal yang terjadi di lapangan saat mulai pendaftaran paslon, kampanye, pencoblosan hingga penghitungan surat suara. Polda Jatim tengah menyiagakan personil, baik di Bawaslu, KPU, maupun tempat pemungutan suara.

Pengamanan Pilkada Serentak 2020 Jatim, akan menerjunkan aparat gabungan mulai dari TNI/ Polri, Satpol-PP dan Linmas. Jumlah yang diturunkan dalam pengamanan mencapai 142.507 personel. Nantinya mereka akan disebar saat pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

BACA JUGA: Personil Pengamanan Pilkada Dibekali Cara Evakuasi Pasien Covid-19

Dengan diikuti oleh 19 Kabupaten/ Kota dengan rincian, 16 Kabupaten dan 3 Kota. Polda Jatim sendiri juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan juga KPU terkait dengan tahapan-tahapan pilkada maupun persoalan pelanggaran pilkada yang terjadi di Jatim.

“Polda Jatim akan menerjunkan 15.840 personil gabungan untuk mengamankan Pilkada Serentak 2020 di Jatim,” kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol DR Nico Afinta saat pertemuan di Gedung Bharadaksa Polrestabes Surabaya terkait penanganan Covid-19 dan pengamanan Pilkada Serentak Jatim, Kamis malam, 26 November 2020.

Jenderal bintang dua itu merincikan 15.840 personil gabungan ini merupakan juga dari Polres jajaran, kemudian ditambah dari kesatuan personil TNI akan diterjunkan sebanyak 5.445, Satpol-PP sebanyak 1. 991 dan Linmas sebanyak 119.231 orang.

BACA JUGA: Penetapan Nomor Paslon, Timses dan Pengusung Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kapolda Nico mengingatkan untuk semua masyarakat dan paslon tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan.

Karena, saat pilkada tahun ini bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19. “Sehingga semua pihak harus tetap mentaati Protokol Kesehatan. Jangan sampai ada klaster pilkada yang nantinya akan menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.

Semua peserta pilkada, mulai paslon, pendukung dan juga masyarakat hingga petugas PPK dan PPS yang ada TPS (Tempat Pemungutan Suara). Semua bisa mematuhi prokes, hal ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.