JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi para aparatur sipil negara (ASN) setiap Rabu yang dimulai pada awal April 2026.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa penerapan WFH selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam menghemat bahan bakar minyak (BBM).

Pelaksanaan WFH ini sebagai dampak konflik antara Amerika-Israel dengan Iran yang memicu gejolak pada harga minyak dunia.

"Mulai minggu depan, WFH kita dilaksanakan pada hari Rabu. Jadi Senin, Selasa, Kamis dan Jumat kita bekerja secara hadir langsung,” kata Khofifah dalam apel sekaligus halalbihalal bersama para ASN dan BUMD usai libur Lebaran di halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Rabu, 25 Maret 2026.

BACA: Hadapi Krisis Global, Pemerintah Terapkan WFH ASN dan Optimalisasi PLTS

Khofifah menegaskan bahwa penerapan WFH bukanlah bentuk pelonggaran kerja. Namun, sebagai mekanisme kerja fleksibel yang tetap menuntut kedisiplinan, tanggung jawab, serta produktivitas tinggi dari seluruh ASN.

“Dengan sistem WFH, pelayanan publik tidak boleh berkurang. Justru kinerja harus tetap optimal dan koordinasi harus semakin kuat. Sektor pelayanan publik tertentu tetap masuk penuh,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa WFH dipilih dibandingkan Work From Anywhere (WFA) karena dinilai lebih efektif dalam menjaga produktivitas ASN.

"WFH di rumah seluruh anggota keluarga bisa melakukan monitoring bahwa suami/istri hingga anggota keluarga lain bisa turut mensuport dan melaksanakan pekerjaan dari rumah," terangnya.

Lebih lanjut Khofifah menyampaikan bahwa hari Rabu dipilih sebagai waktu pelaksanaan WFH karena dinilai paling ideal dalam menjaga ritme kerja sekaligus menghindari potensi peningkatan konsumsi BBM.

BACA: Cuti Bersama Nyepi dan Lebaran, Pemprov Jatim Terapkan WFA

Berdasarkan perhitungan, rata-rata ASN Pemprov Jatim menempuh jarak sekitar 14 kilometer menuju kantor atau sekitar 28 kilometer pulang-pergi setiap hari.

Dengan skema WFH satu hari dalam seminggu, diharapkan terjadi efisiensi penggunaan BBM serta energi lebih efisien.

"Kalau WFH dilaksanakan hari Jumat ada kecenderungan l8bur panjang bahkan pulang kampung, rekreasi dan kegiatan lain yang menghabiskan BBM lebih banyak karena berlanjut dengan Long Weekend," sebutnya.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh mengurangi kualitas layanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan pelayanan tetap berjalan 100 persen.

Pelaksanaannya bakal diawasi ketat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang kehadiran dan kinerja ASN.

“Produktivitas ASN tidak boleh menurun. Layanan publik harus tetap berjalan optimal, responsif, dan tanpa hambatan,” tegasnya.