JATIMNET.COM, Jakarta – Pemerintah berencana menerapkan Work From Home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) usai libur Lebaran 2026.

Kini, program fleksibilitas kerja sebagai langkah efisiensi di tengah potensi melonjaknya harga minyak dunia sebagai dampak konflik di Timur Tengah ini masih dikaji.

“Nanti (pelaksanaannya) kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026.

Dalam pelaksanaannya nanti, ia berharap agar pegawai di sektor swasta dan pemerintah daerah juga turut mengadopsi.

Dengan demikian, dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk mobilitas para ASN dan pegawai sektor swasta. “Penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita perlkukan,” ungkap Airlangga.

Rencana penerapan WFH bagi ASN ini merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.

BACA: Konflik Timur Tengah Belum Banyak Berdampak pada Distribusi Logistik Global

Target yang ingin dicapai adalah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen. Hal ini sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar berbagai Kementerian dan Lembaga melakukan efiensi.

Rencana antisipatif lain dalam menghadapi dampak kenaikan harga BBM dan komoditas lain adalah meningkatkan volume produksi batu bara. Hal ini melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, Pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.

Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.