JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memastikan program Kartu Prakerja milik pemerintah pusat telah dibuka pendaftarannya, Senin 13 April 2020. Semua masyarakat di Jatim di dorong mendaftarkan diri.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku telah membuka posko layanan pendampingan untuk pendaftaran program Kartu Prakerja bagi masyarakat yang terdampak pandemi SARS CoV-2 atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi posko pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan.

“Mulai hari ini kami buka tempat layanan pendampingan bagi mereka yang ingin mengakses program Kartu Prakerja, petugas dari kami akan membantu melakukan pendaftarannya,” ujar Khofifah Senin dalam keterangan resminya, Senin 13 April 2020.

BACA JUGA: Terbaru, 3.315 di PHK, 20 Pekerja Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19

Posko layanan pendampingan tersebut bisa diakses di 56 titik. Seperti di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Jalan Dukuh Menanggal Surabaya.

Selain itu posko pendampingan juga disediakan di 16 titik UPT Balai Latihan Kerja se Jawa Timur, kemudian juga dibuka di LTSA-UPT P2TK Jalan Bendul Merisi Surabaya, dan juga di Kantor Dinas Tenaga Kerja di 38 kabupaten kota se Jawa Timur.

“Layanan ini buka mulai hari ini sesuai jam kerja. Syaratnya juga sangat mudah. Cukup membawa KTP, sudah berusia 18 tahun, dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” terangnya.

Bagi yang mendaftar program Kartu Prakerja dari rumah dan membutuhkan bantuan, juga masih ada layanan call center di nomor 031-8293097 dan 031- 8280254.

BACA JUGA: Dampak Covid-19, Nasib 1633 Pekerja Migran Asal Jatim Tidak Menentu

Selain memberikan bantuan pendampingan untuk mendaftar program Kartu Prakerja, Pemprov Jatim juga terus melakukan pendataan nama-nama yang sudah masuk sebagai pegawai terdampak terkena PHK maupun yang dirumahkan akibat wabah covid-19 ini.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menambahkan, ada seleksi bagi siapa saja yang berhak mendapatkan Kartu Prakerja. Pemerintah pusat menyeleksi kriteria yang berhak mendapat kartu tersebut.

Pastinya, mantan Bupati Trengalek itu menyebut, penerima Kartu Prakerja tidak akan mendapatkan program jaring pengaman sosial milik pemprov. “Nah tadi juga ada pertanyaan bagaimana jika dia yang sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial tapi ternyata di tengah jalan dia dapat kartu prakerja karena ini kan sistem pendaftarannya bergelombang,” kata Emil.

Jika ada kasus semacam ini, pihaknya akan melakukan peninjauan ulang pada program jaring pengaman sosial yang mereka terima.

BACA JUGA: Covid-19 di Jatim Terus Meningkat, Surabaya Penyumbang Terbesar di Urutan Pertama

“Maka kita akan terus mendata, bagaimana jika mereka ini yang penerima ternyata juga sudah mendapatkan program jaring pengaman sosial. Kami akan review kembali untuk program jaring pengaman sosial dari pemprov yang didapat,” tandasnya.

Sekadar diketahui, hingga akhir pekan tanggal 11 April 2020, data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim menyebutkan bahwa jumlah pegawai di Jawa Timur yang dirumahkan ada sebanyak 20.036 orang. Sedangkan yang mengalami PHK ada sebanyak 3.315 orang.

Dan 4.302 dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang juga terdampak covid-19 baik yang putus kontrak, bermasalah, maupun yang gagal berangkat. Mereka adalah yang coba diusulkan Pemprov Jatim ke Kemenaker untuk mendapatkan program Kartu Prakerja. Selain itu juga ada sebanyak 43 ribu pekerja yang terkena PHK di Jatim sebelum wabah covid-19 yang juga diusulkan.

Pemprov Buka Posko Pendamping Pendaftaran Kartu Prakerja

Berita Populer

Baca Juga