Sabtu, 12 Januari 2019 - 17:54
JATIMNET.COM, Jakarta - Pemerintah sedang menyusun regulasi terkait ojek online yang bisa bisa menguntungkan semua pihak alias win-win solution.
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera menyusun regulasi terkait transportasi daring ini.
Hal ini kemudian direspon dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
"Sebentar lagi akan keluar lagi untuk payung hukum agar bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa bekerja dengan tenang karena ada payung hukumnya," ujar Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan para pengemudi transportasi daring di Hall A2 dan A3 JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu 12 Januari 2019.
BACA JUGA: Keluh Kesah Guru Swasta saat Bertemu Jokowi
Aturan ini, menurut Presiden, harus bisa mengakomodir kepentingan semua pihak, baik pengemudi, konsumen, maupun penyedia aplikasi.
"Semuanya harus berada pada posisi saling diuntungkan. Di situ senang, di sini senang, semuanya senang. Yang paling penting kan itu," kata Presiden dalam siaran pers yang diterima Jatimnet.com
Perkembangan inovasi-inovasi dan teknologi baru memang harus diimbangi dengan regulasi, termasuk juga di bidang transportasi.
Namun, cepatnya inovasi dan teknologi baru yang muncul seringkali tidak diimbangi dengan payung hukum yang menaunginya.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan fenomena belum adanya regulasi untuk sebuah inovasi baru ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja.
BACA JUGA: Jokowi Pastikan Stok Beras Terjaga
"Memang kita harus ngomong apa adanya, bahwa inovasi dan teknologi baru ini lebih cepat dari pada regulasi peraturannya. Tidak hanya di Indonesia, di semua negara tertatih-tatih. Barangnya sudah keluar, regulasinya belum siap, aturannya belum siap," tutur Presiden.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam laporannya mengungkapkan peraturan baru tentang ojek daring ini dibuat setelah melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan stakeholder, aplikator, juga pengemudi asosiasi.
Aturan ini, kata Budi, akan berasaskan kesetaraan, keadilan, dan mengedepankan keselamatan.
"Kami harapkan peraturan ini memberikan situasi, kondisi yang win-win antara aplikator, pengemudi, dan penumpang dalam upaya meningkatkan keselamatan," kata Menteri Perhubungan.
