Pakistan Pun Belajar Kurikulum Pendidikan ke Pesantren Salafiyah

Muhammad Taufiq
Muhammad Taufiq

Selasa, 12 Maret 2019 - 08:57

JATIMNET.COM-Jakarta-Mutu pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah di Indonesia patut diperhitungkan. Selama ini, pendidikan kesetaraan non-formal di pesantren tersebut ternyata menjadi salah satu solusi persoalan mendasar masyarakat terkait masalah pendidikan, terutama bagi mereka yang belum mampu mengakses pendidikan formal.

Hal itu yang kemudian mendasari kunjungan 18 orang delegasi dari Pakistan ke Indonesia. Para delegasi itu terdiri dari perwakilan Sekretaris Kementerian Pendidikan Federal dan Staff Negara Federal Provinsi Balochistan dan Sindh. Kemudian ikut pula Koordinator dari Japan Internasional Cooperation Agency-Advancing Quality Alternative Learning (JICA-AQAL) Project di Pakistan serta Dekan Fakultas Pendidikan dari Allama Iqbal Open University Islamabad.  

Kepala Penasihat Japan Internasional Cooperation Agency-Advancing Quality Alternative Learning (JICA-AQAL) Pakistan, Chiho Ohashi, mengatakan Pakistan merupakan negara terbesar setelah Nigeria dengan jumlah anak putus sekolah sangat tinggi, yakni sebanyak 22,8 juta jiwa dengan rentang umur usia wajib belajar anak antara usia 5 hingga 16 tahun. 

BACA JUGA: Pakistan Tertarik Wayang Golek Setelah Melihat Papermoon Puppet

Selain itu, Pakistan juga merupakan negara dengan tingkat buta aksara sangat tinggi di atas usia 10 tahun ke atas. "Dan ini terus meningkat setiap tahunnya," kata Chiho dalam rilis yang diterima jatimnet.com, Selasa 12 Maret 2019.

Chico menjelaskan, dalam kunjungan studi di Indonesia kali ini diharapkan bisa meningkatkan pendidikan non-formal sebagai pendidikan alternatif yang berkualitas di Pakistan. "Untuk itulah kunjungan ini dirancang untuk belajar membuat kebijakan, standar kurikulum secara efisien pada usia sekolah dasar dan menengah," katanya menegaskan. 

Kunjungan ini penting sebab menurut Chico Indonesia memiliki segudang pengalaman mengelola pendidikan non-formal dengan inisiatif dan komitmen yang sangat kuat dari Pemerintah Indonesia.

BACA JUGA: Kementerian Agama Gagas Pusat Manuskrip Nusantara

Dalam kunjungan ini, mereka akan melakukan benchmarking terkait penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 13 Maret 2019. Kemudian mereka juga akan mengunjungi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Bandung Jawa Barat hingga 15 Maret 2019. 

Sebelum berkunjung ke sejumlah pondok pesantren salaf tersebut, rombongan lebih dulu berkunjung ke kantor Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama RI, Senin 11 Maret 2019.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Pontren) Ahmad Zayadi mengatakan, kegiatan benchmarking yang diinisiasi JICA ini dalam upaya melihat pendidikan kesetaraan yang telah dilakukan seribu lebih pesantren salafiyah di Indonesia. "Yang di Bandung nanti itu adalah salah satu contoh layanan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh pesantren," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini pendidikan kesetaraan oleh pesantren salafiyah telah melayani program pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan pendidikan formal di negeri ini. "Melayani yang belum terlayani, reach the unreach, menjangkau yang selama ini belum terjangkau oleh layanan pendidikan formal," katanya menegaskan.

Baca Juga

loading...