JATIMNET.COM, Lamongan – Plt. Bupati Lamongan Abdul Rouf memberikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu, 6 November 2024.

Rouf menanggapi atas pertanyaan, masukan, maupun saran dari ketujuh fraksi DPRD Kabupaten Lamongan yang disampaikan pada Senin, 4 November 2024. 

Menurut Rouf, proyeksi terjadinya penurunan pendapatan daerah sebesar 5 persen jika dibandingkan dengan APBD 2024 karena proyeksi yang digunakan pada pendapatan dana transfer masih menerapkan ketetapan APBD 2024. Sehingga, diperlukan adanya penyesuaian ketetapan yang definitif dari pemerintah pusat. 

BACA: Jawaban Bupati Yes atas Pertanyaan Tujuh Fraksi DPRD Lamongan

Meski demikian, Pemkab Lamongan akan mengoptimalisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai dari melakukan kajian dan upaya optimal terhadap potensi obyek pungutan pajak dan retribusi daerah, akselerasi penilaian aset dan barang milik daerah agar sesuai dengan harga pasar, hingga optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan difokuskan pada tata kelola yang baik.

“Proyeksi rendahnya beberapa obyek PAD dikarenakan tingkat demand dan realisasi masih berskala kecil, bahkan cenderung stagnan,” ucap Rouf.

BACA: Dihadiri 20 Orang dan Tak Kuorum, Rapat Paripurna DPRD Lamongan Dibatalkan

Sementara itu, di sektor belanja daerah difokuskan pada tujuh sektor, yakni sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perindustrian, pertanian dan perikanan, pelayanan publik, serta sosial kemasyarakatan dan ketertiban umum. 

Fokus pembangunan APBD 2025 tersebut atas pertimbangan berbagai tantangan serta situasi perekonomian global yang masih dinamis dengan risiko dan ketidakpastian. 

“Meskipun dibayangi dengan kondisi pendapatan yang terbatas dan fiskal yang defisit, Pemerintah Daerah berkomitmen meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan usaha ekonomi produktif dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien,” kata Rouf.