JATIMNET.COM, Surabaya – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB), Komjen (Purn) Syafruddin menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta netral. Perintah ini disampaikan terkait pelaksanaan pemilu legislative dan pilihan presiden yang akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang.

“Seluruh jajaran ASN harus netral. Nah ini untung MenPAN dari polisi, bukan parpol. Presiden tepat memilih karena polisi bisa ngomong netral, kalau (Menteri) parpol tidak bisa,” katanya sambil berkelakar saat memberi sambutan dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Pemprov dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur di Kantor Gubernur Jatim, Senin 3 September 2018.

Syafruddin juga berkelakar mengenai jabatan terbarunya sebagai Menteri PAN-RB. “Jadi Jatim sudah didatangi Menteri PAN-RB sampai tiga kali dengan orang yang berbeda,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan agar kinerja ASN jangan melemah sampai satu tahun ke depan yang berkaitan dengan kegiatan pileg dan pilpres. “Tetap fokus jangan terdistorsi mesin politik nasional, tugas jangan sampai terbengkalai,” katanya.

Jika ada ASN yang ketahuan berpolitik, mantan Wakapolri ini menyatakan sudah menyiapkan sanksi. “Pasti ada sanksi,” tegasnya. Seperti apa sanksi yang akan dijatuhkan, pihaknya belum membahasnya lebih detail.

Soal program PAN-RB akan difokuskan pada tiga aspek, yaitu evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi, evaluasi kemajuan reformasi, dan implementasi zona integritas menuju reformasi birokrasi yang bebas reformasi.