JATIMNET.COM, Jakarta – Fenomena orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pasungan menjadi perhatian khusus bagi Menteri Sosial Tri Rismaharini. Mantan Wali Kota Surabaya ini menyatakan bahwa penerapan pasungan sebenarnya melanggar hak asasi manusia.

Risma mengklaim di awal menjabat sebagai Menteri Sosial telah membebaskan dua ribu lebih pasien ODGJ yang terpasung di Jawa Barat.

“Total 4.700 pasien yang kita bebaskan dari pasung, 50 persennya itu dari Jawa Barat," ungkapnya saat melepas tim medis Program Pengobatan Keliling di halaman Kantor DPC PDIP Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 Agustus 2022 dikutip dari Antara.

BACA JUGA : Satu ODGJ Dibebaskan dari Pasungan di Madiun

Risma dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sempat memaparkan mengenai penanganan ODGJ selama menjadi Menteri Sosial. Ini mulai dari tahap penyembuhan hingga menata hidup ketika pulih dari gangguan jiwa.

Menurut dia, dari beberapa kasus ODGJ yang ia tangani, sebagian di antaranya berhasil sembuh dengan uluran tangan bersama. Sebabnya Risma mengimbau agar pasien ODGJ tidak dikucilkan.

"Setelah mereka sembuh, kami berikan fasilitas BPJS, mereka bisa hidup normal seperti kita-kita semua. Dari beberapa kasus mereka bisa sembuh. Saya berharap kita bisa bersama-sama membantu mereka," tuturnya Risma.

BACA JUGA : Dinsos Jatim Targetkan 100 ODGJ Bebas Pasung Tahun Ini

Ia menyebutkan bahwa akar masalah penanganan ODGJ yang terjadi di banyak daerah itu adalah kondisi buruk pada perekonomian keluarga pasien. Hal itu pula yang membuat pasien ODGJ terpaksa dipasung oleh keluarga.

"Awal dari itu sebagian besar adalah masalah ekonomi. Saya pelajari di Ende dan beberapa tempat. Karena itu, mereka tidak bisa membayar kesehatan. Memang kita harus turun, tadi saya juga membantu di Cigudeg yang kena hidrosepalus," tuturnya.

Mensos Risma Nyatakan Pemasungan ODGJ melanggar HAM

Berita Populer

Baca Juga