Luhut Setuju Perizinan Kapal 30 GT di Tingkat Kabupaten

Ahmad Suudi

Reporter

Ahmad Suudi

Kamis, 11 April 2019 - 20:06

JATIMNET.COM, Banyuwangi – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sepakat untuk membuka perizinan kapal nelayan ukuran 10 hingga 30 Gross Tonnage (GT) dialihkan ke pemerintah kabupaten-kota.

Sesuai Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2013, pendaftaran kapal ukuran itu harus diterbitkan gubernur, dan untuk kapal ukuran di bawah 10 GT diterbitkan bupati atau wali kota.

Luhut mengaku telah menggelar rapat bersama instansi terkait serta perwakilan nelayan dari Banyuwangi, Probolinggo, Situbondo, Lamongan, Rembang, Tegal, dan beberapa kota lain, sepakat membuka pelayanan izin tangkap ikan kapal 30 GT ke bawah di tingkat kabupaten meski tetap dikeluarkan gubernur.

BACA JUGA: Hilangnya Ikan Lemuru di Muncar Diduga Karena Ekosistem Rusak

“Kita tidak mau nelayan itu susah, dan memang tugas pemerintah untuk melayani masyarakat," kata Luhut dalam acara rapat koordinasi Tiga Pilar di Kabupaten Banyuwangi, Kamis 11 April 2019.

Keputusan itu hasil dari tindak lanjut keluhan nelayan terkait pengurusan izin kapal 10 - 30 GT yang terlalu jauh, saat kunjungannya ke Muncar, Banyuwangi, Jumat 29 Maret 2019.

Umar Hasan Zen salah satu nelayan di Muncar meminta pelayanan perizinan kapal itu didekatkan karena nelayan dengan tingkat pendidikan rendah kesulitan harus mengakses ke Surabaya.

Di depan ratusan peserta rapat Tiga Pilar, Luhut juga berpesan agar nelayan tetap mengikuti aturan mengenai alat tangkap dan tidak membuang plastik sembarangan demi kelestarian laut.

BACA JUGA: Menteri Susi Berniat Seberangi Selat Bali Pakai Papan Paddle

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam rilisnya menyambut positif usulan tersebut dan segera menyiapkan fasilitas ruangan di mal pelayanan publik sebagai tempat pelayanan perizinan tersebut.

Adapun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kunjungannya ke Muncar, Kamis 4 April 2019, mengatakan bahwa opsi menghadirkan pelayanan perizinan kapal oleh provinsi di tingkat kabupaten diperbolehkan. Selain itu kapal di bawah 10 GT tidak perlu mengurus izin untuk dipakai mencari ikan di laut.

"Kapal di bawah 10 GT tidak perlu izin apa-apa, melaut saja," kata Susi saat itu, yang disambut gemuruh tepuk tangan nelayan di ruang pertemuan pelabuhan ikan Muncar.

Baca Juga

loading...