Reporter
Baehaqi AlmutoifSelasa, 23 April 2019 - 10:56
JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemerintah daerah belum mengoptimalkan pajak pendapatan. Banyak sektor yang masih bisa digali oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pendapatan ini seharusnya bisa lebih optimal lagi. Tetapi kenyataannya masih banyak pajak tidak tersampaikan dengan baik.
"Ini memang belum optimal. Karena itu tujuan kita ke sini adalah mengoptimalkan," ujar Basaria usai menghadiri penandatanganan kerjasama optimilisasi pendapatan daerah, dan penertiban barang milik daerah di Gedung Negara Grahadi, Selasa 23 April 2019.
BACA JUGA: KPK Awasi Korupsi di Sektor Pungutan Pajak Hotel
Ia melihat banyak kepala daerah yang belum memaksimalkan dengan baik pendapatan daerahnya, seperti dari wisata, hiburan, restoran, hotel, dan tanah. Problemnya, semua pajak itu tidak dipetakan dengan baik. Sistem yang masih manual tidak banyak pajak disetor ke pemerintah kabupaten kota.
"Banyak yang seharusnya wajib pajak, tapi belum diambil," urainya.
Basaria berharap pemerintah daerah bisa menata manajemen aset, serta potensi pajak. Berapa kekayaan yang sebenarnya dimiliki daerah, tetapi hanya dimanfaatkan segelintir orang saja.
BACA JUGA: Aksi Ecoton Desak Australia Cegah Penyelundupan Sampah Plastik
KPK mendorong dapat optimalkan pendapatan supaya bermanfaat bagi masuarakat. "Sekarang semua harus transparan dan secara online, karena hanya dengan ini saja masyarakat bisa awasi langsung berapa pemasukan daerah setiap saat," tuturnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, setelah rapat koordinasi yang dilakukan dengan lintas instansi ini seluruh kekayaan di wilayah Jawa Timur dapat dioptimalkan. Konektivitas dengan kabupaten/kota terbuka.
"Kami berharap apa yang kita ketahui apakah aset yang dikerjasama dengan pihak lain, atau belum dimaksimalkan, atau aset yang sebetulnya bisa menambah income (pendapatan) daerah dapat optimal," kata Khofifah.
