Dalam rangka menggali potensi pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Pemkab Banyuwangi menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak. Salah satunya dengan melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
Tujuh Fraksi di DPRD Lamongan menyampaikan pandangan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 yang telah disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada 20 Mei 2024 lalu.
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Madiun Ari Nursurahmat mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah setempat meningkat di tengah pandemi Covid-19.
Untuk meringankan beban pelaku usaha selama pandemi Covid-19, Pemkab Mojokerto membebaskan sejumlah pajak daerah selama tiga bulan sejak April, Mei, hingga Juni 2020.