KPK Awasi Korupsi di Sektor Pungutan Pajak Hotel

Hari Istiawan

Senin, 1 April 2019 - 12:58

JATIMNET.COM, Semarang – Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawasi potensi kebocoran pendapatan di daerah di sektor pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir.

“Penelitian Litbang KPK mencatat potensi penerimaan Indonesia jika tidak terjadi kebocoran akan mencapai sekitar Rp 4 ribu triliun,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan di acara penandatanganan kerja sama monitoring pembayaran pajak secara daring melalui perbankan oleh pemerintah daerah se-Jawa Tengah di Semarang, Senin 1 April 2019.

Namun faktanya, kata dia, APBN Indonesia hanya sekitar Rp2 ribu triliun. Karena itu, menurutnya masih banyak potensi pendapatan di daerah yang bisa dioptimalkan dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, serta parkir.

BACA JUGA: Pegawai Ditangkap Jaksa, Layanan Publik Badan Keuangan Gresik Terhenti

"KPK sudah tidak lagi hanya peduli soal keuangan negara yang dipakai pejabat penyelenggara negara, namun sudah mulai pada berapa penerimaan seluruh daerah kalau tidak bocor," katanya.

Basaria menyebut, bank akan bekerja sama dengan hotel, restoran dan tempat hiburan, sehingga pajak yang dipungut otomatis masuk ke kas daerah.

BACA JUGA: Wartawan Dicegah Tanya Risma Soal Anaknya yang Diperiksa Polda

Menurutnya, hotel yang tidak menyetorkan pungutan pajak yang dipotong dari para tamunya masuk dalam tindak pidana korupsi. "Pungutan pajak tersebut merupakan pendapatan daerah yang dititipkan ke pemilik hotel untuk disetorkan," kata Basaria

Ia mencontohkan ketika menginap di hotel, tamu akan dikenai pajak 10 persen dari biaya yang harus dibayarnya.

Pajak 10 persen inilah, menurut dia, pendapatan daerah yang dititipkan kepada pemilik hotel untuk nantinya dibayarkan. "Kalau hotel tidak menyetorkan, itu korupsi," tegasnya. (ant)

Baca Juga

loading...