JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate akan mengadopsi retribusi pemakaian kekayaan daerah Kota Surabaya. Sebab, dalam waktu dekat Pemkot Ternate akan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

“Alhamdulillah kami bisa mendapatkan masukan karena kami tahu kota ini maju. Kota ini bisa berubah menjadi kota yang hijau dan indah,” kata Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, saat melakukan kunjungan kerja ke rumah dinas Wali Kota Surabaya di Jalan Sedap Malam, Selasa 8 September 2020 Selasa 8 September 2020.

Burhan Abdurrahman menyampaikan kedatangannya bersama para pimpinan DPRD Kota Ternate ke Surabaya untuk mempelajari banyak hal terkait perkembangan kota. Termasuk mengenai kebijakan yang berlaku di Pemkot Surabaya dalam melakukan penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Hal itu menjadi penting untuk dilakukan karena sangat berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun Ternate. “Luar biasa pengelolaan kekayaan daerah Pemkot Surabaya yang bisa memberikan kontribusi pendapatan aset daerah. Apalagi saat melihat pengelolaan berbagai ruang publik dan ruang terbukanya,” ia mengungkapkan.

BACA JUGA: Halaman Balai Kota Surabaya Hasilkan Panen Padi 21 Kilogram

Selain itu, Burhan bersama jajarannya juga menanyakan berbagai hal terkait perkembangan Kota Pahlawan selama 10 tahun terakhir. Mulai dari pemungutan PBB, pembangunan berbagai jalan dengan anggaran daerah, hingga strategi dalam membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Semua yang sudah diberlakukan di Surabaya akan menjadi dasar pertimbangan kami. Tinggal kami sesuaikan dengan kondisi daerah kami,” ia menuturkan.

Sementara, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memaparkan tentang apa saja yang ingin diketahui oleh tamunya itu. Ia menyebut bahwa ketika sebuah kota memiliki kemandirian keuangan, maka kota tersebut dapat melakukan banyak hal untuk masyarakatnya.

“Jadi, pertama yang dilakukan adalah kerjasama dengan RT/RW untuk pendataan di masing-masing wilayah,” kata wanita yang akrab disapa Risma ini.

BACA JUGA: Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Surabaya Disahkan

Setelah itu, ia juga memastikan apakah ada perubahan atau tidak. Misalnya dari tanah menjadi bangunan, atau bangunan kecil berkembang menjadi besar itu terus dalam pantauan. Hal itu menjadi penting karena semakin banyak bangunan, maka resapan air menjadi berkurang.

“Oleh karena itu, kita harus mengelola dengan baik dari uang retribusi tersebut untuk pembangunan. Kita sudah buat hampir 500 taman, kemudian sekian banyak jalan yang kita buat dari anggaran kami sendiri,” ia menerangkan.

Bahkan, untuk mendapatkan retribusi itu, jajarannya tidak sungkan untuk melakukan penagihan di perumahan elit, khususnya bagi warga yang terlambat bayar dan memiliki tunggakan, dengan menggandeng Satpol PP. “Semua itu tujuannya untuk kesejahteraan mereka yang sudah menikmati hasilnya seperti tidak banjir salah satunya,” ia menuturkan.

BACA JUGA: Hadapi Isu Resesi, Warga Surabaya Diminta Tak Perlu Panik

Di samping itu, retribusi lain juga didapatkan dari pemasangan reklame, pemasangan fiber optik, Menurut Risma, semua memang ditarik iuran untuk dikembalikan lagi kepada kesejahteraan masyarakat. Justru karena itu, ia menyebut survei kepuasan warga mencapai 98 persen.

“Artinya warga puas. Kami kerjanya dalam satu dinas ini satu tim sehingga kalau masalahnya uang jadi harus diselesaikan oleh berbagai dinas," ia menegaskan.

Seusai bertemu dengan Risma, rombongan ini bergeser ke Balai Kota Surabaya. Di sana, rombongan ini membahas lebih dalam dengan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seputar sistem pemerintahan Kota Surabaya. 

Sembari menyusuri setiap sudut ruangan, para tamu berbincang-bincang banyak hal dengan dinas-dinas terkait, mereka terus memperdalam berbagai materi yang ingin diketahuinya.