Khofifah Ingin Inggris Bantu Pembangunan MRT dan LRT di Jawa Timur

Baehaqi Almutoif

Jumat, 14 Juni 2019 - 19:45

JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginginkan ada MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rapid Transit) untuk mendukung transportasi publik yang menghubungkan antar daerah di wilayahnya.

Keinginan itu disampaikan Khofifah dalam pertemuan dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia HE Moazzam Malik di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya. Kedatangan Moazzam untuk pamitan karena masa jabatannya berakhir pada 30 Juni 2019 mendatang.

Menurut Khofifah, Inggris telah menjalin komunikasi untuk pembangunan MRT dan LRT di Jakarta dan Jawa Barat. “Kami berharap bahwa investasi penguatan transportasi publik terutama MRT dan LRT itu bisa diluaskan dan dikembangkan juga di Jatim," ujarnya usai pertemuan, Jumat 14 Juni 2019.

BACA JUGA: Mengintip Rencana Pemprov Wujudkan LRT di Jatim

Meski masa jabatan Moazzam segera berakhir, Khofifah berharap agar sejumlah gagasan kerja sama yang telah dirancang bisa dilanjutkan, salah satunya tentang penyediaan transportasi massal.

Jawa Timur, kata dia, sangat membutuhkan transportasi massal sejenis MRT dan LRT. Tak hanya untuk Surabaya, tapi juga daerah-daerah penyangga di sekitarnya. “Jakarta sudah digandeng, tambah satu ring lagi, Surabaya dan Gerbang Kertasusila belum dan ini memang sesuatu yang sangat penting dan sangat bisa," katanya.

Moazzam mengakui ada kesepakatan antara konsorsium dari Inggris dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) tentang pengelolaan MRT dan LRT di Jakarta. Inggris siap membantu pembiayaan MRT dan LRT jika dibutuhkan. Bahkan pembicaraan dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun telah dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA: Risma Menyerah Soal Angkutan Massal Trem

Menurut dia, tak menutup kemungkinan gagasan itu diterapkan juga di Jawa Timur. “Kami siap membangun saya kira. Kami terus ikuti arahan dari Pemprov dan pemerintah pusat," katanya.

Tapi, ia mengingatkan, pemerintah Indonesia harus melakukan uji kelayakan secara mandiri serta menentukan perusahaan lokal yang melakukan kajiannya. “Karena tawaran dari Inggris beda dengan Cina dan Jepang,” katanya.

Dalam membangun infrastruktur, ia menegaskan, Inggris tidak ingin turut campur terlalu detail. “Kami tidak berminat untuk membangun proyek seluruhnya. Kami mau kerjasama dengan mitra di Indonesia dan kami harap mitra lokal akan pimpin proyek," ujarnya.

Baca Juga

loading...