JATIMNET.COM, Surabaya – Guna mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman radikalisme di dunia maya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Paham radikalisme dan intoleransi harus direduksi. Rapatkan barisan dan bergandengan tangan, termasuk MoU hari ini adalah bentuk keseriusan. Radikalisme dan terorisme musuh bersama," kata Kepala BNPT Suhardi Alius di Kantor Kominfo Jakarta, Rabu 28 Agustus 2019.

Menurut Suhardi, bahaya radikalisme dan terorisme akan sangat cepat menyebar dengan bantuan internet. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan Kominfo untuk mencegah dan mereduksi konten-konten tersebut agar tidak menyentuh generasi muda.

BACA JUGA: AJI Sebut Throttling Kemkominfo di Papua Langgar UUD 1945

Terkait kesepakatan dalam MoU tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk bertukar data dan informasi yang menyangkut konten digital berbau radikalisme dan terorisme. Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk memberantas konten terlarang tersebut.

Secara terpisah, Menkominfo Rudiantara menilai radikalisme dan terorisme di dunia maya sebagai sebuah masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus.

"Menghadapi terorisme, enggak bisa lewat birokrasi berkepanjangan. Ancamannya hidup dan mati. Kominfo sudah pasti mendukung aktivitas BNPT yang merespons cepat isu terorisme. Salah satunya kerjasama mengawasi dan penindakan konten yang berkaitan dengan terorisme," jelas Rudiantara, dikutip dari Suara.com.

BACA JUGA: Target Kemkominfo Soal Layanan 5G di Indonesia

Oleh karena itu, Kominfo akan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk membantu BNPT dalam memerangi konten terorisme.

"Minta platform aktifkan AI dan machine learning. Mereka harus tanggung jawab kalau ada penyebaran konten radikalisme dan teorisme. Platform harus ikut tanggung jawab," tandas Rudiantara.