JATIMNET.COM, Mojokerto – Angka penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan 0,82 persen dari tahun 2019 hingga 2020 akibat pandemi Covid-19. Hal ini membuat pemerintah daerah harus melakukan pemetaan wilayah pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menjelaskan data tersebut diperoleh berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto.

Persentase penduduk miskin di tahun 2019 mencapai 9,75 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 10,57 persen.

"Ada peningkatan angka kemiskinan, dari sebelum pandemi di 2019 sembilan persen sekian. Lalu naik di tahun 2020 sepuluh persen sekian setelah adanya pandemi," ucapnya.

BACA JUGA: Dampak Dari Covid-19, Warga Miskin Pedesaan di Jatim Meningkat

Menyikapi hal ini, Gus Barraa sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) akan melakukan langkah awal dengan pemetaan kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi selama pandemi ini.

Bahkan, seluruh OPD akan dilibatkan terkait upaya pengendalian persentase penduduk miskin akibat Covid-19 yang menyerang seluruh sektor terutama ekonomi dan pembangunan.

"Saya harus tahu daerah atau kecamatan mana yang banyak mengantongi angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Produknya apa, apakah harus memakai jaminan sosial, apakah insfastruktur. Bisa jadi kalau di wilayah pojok sana tidak ada insfrastruktur atau tidak memadai sehingga jualan apa saja susah. Pertumbuhan ekonomi lambat, jadi akan koordinasi dengan semua OPD," katanya.

 
BACA JUGA: Akibat Covid, Kemiskinan di Jatim Meningkat selama Maret-September 2020

Kendati persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto masih di bawah nasional dan Jawa Timur, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Mohammad Farikhin membenarkan kenaikan yang cukup signifikan penduduk miskin di angka 0,82 persen tersebut akibat pandemi Covid-19.

"Kenaikan memang karena pandemi ini, sementara untuk data tahun 2021 masih menunggu provinsi," ujarnya.

Farikhin menambahkan Ketua TKPK Gus Barra sekaligus Wabup Mojokerto telah berkoordinasi dengan pihaknya terkait perhitungan kevalidan angka persentase penduduk miskin itu.

"Wabup tadi sudah datang untuk meminta penjelasan cara penghitungan angka kemiskinan seperti apa. Kami jelaskan untuk penghitungan di tahun 2020, sebab beliau Ketua TKPK dan akan dibahas ke depan bersama OPD terkait," katanya.