Kementerian PUPR Targetkan Ratusan Ribu Tenaga Konstruksi Bersertifikat

JATIMNET.COM, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 512 ribu tenaga konstruksi bersertifikat pada 2019 melalui Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

Kepemilikan sertifikat kompetensi kerja merupakan kewajiban bagi para pekerja konstruksi sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Kami harus meningkatkan kualitas SDM konstruksi melalui pelatihan, kalau perlu ada yang di kirim ke luar negeri," kata Presiden Joko Widodo pada acara Peluncuran Sertifikat Elektronik Tenaga Kerja konstruksi Indonesia di Istora Senayan Jakarta, Selasa 12 Maret 2019.

Menurut Jokowi, dengan pelatihan itu, diharapkan SDM menjadi handal, unggul, berani berkompetisi baik di dalam negeri maupun luar negeri. "Tahun depan (Program Sertifikasi) akan kami lakukan lebih besar,” katanya seperti dalam laman Kementerian PUPR.

Dala acara Peluncuran Sertifikat Elektronik Tenaga Kerja konstruksi Indonesia, Jokowi menyerahkan sertifikat dan uji sertifikasi bagi 16 ribu orang tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi.

Jumlah 16 ribu terdiri dari 13.900 orang adalah tenaga terampil dan 2.100 orang tenaga ahli. Dari jumlah tersebut yang hadir pada di Istora Senayan sebanyak 6.000 orang.

Peserta sertifikasi tidak hanya berasal dari pekerja konstruksi yang sudah bekerja di proyek infrastruktur, namun juga diikuti oleh siswa SMK, Politeknik dan Universitas.

BACA JUGA: Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur untuk Kelola Sampah

Hadir dalam acara tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai.

Jokowi menyampaikan bahwa dunia konstruksi terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya kecepatan perubahan teknologi harus bisa dikenali, dipelajari dan dimengerti oleh SDM konstruksi Indonesia.
“Saya sangat menyambut baik program sertifikasi SDM konstruksi Indonesia. Ini penting karena memberikan keunggulan, jaminan profesionalisme, mutu, dan akuntabilitas disetiap pekerjaan yang kita miliki,”ujar Presiden Jokowi.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam 4 tahun sebelumnya, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah dan pada tahun 2019 juga dibarengi pengembangan SDM.

"Tahun 2019 ini difokuskan menyiapkan SDM dan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR ditugaskan untuk memperbesar capaian program sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik tingkat terampil maupun ahli," kata Menteri Basuki.

Jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat masih sedikit yakni sampai dengan 2018, jumlah tenaga kerja yang bersertifikat sebesar 616 ribu orang yang terdiri atas 419 ribu tenaga kerja terampil dan 197 ribu tenaga kerja ahli dari total tenaga kerja konstruksi sebesar 8,3 juta orang atau 7,4 persen.

Pada tahun 2019, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menargetkan sebanyak 512.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat atau 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018.

“Program Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi bukan berarti mempercepat waktu pelatihan dari seminggu menjadi 3 hari. Namun dengan cara berkolaborasi, anggarannya tidak hanya berasal dari Pemerintah Pusat namun juga Pemerintah Daerah,” kata Menteri Basuki.

Selain di Pulau Jawa, Kementerian PUPR juga menyelenggarakan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi di Aceh yang diikuti oleh 704 orang yang berasal dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, juga dari Lembaga Perguruan Tinggi dan dari perusahaan kontraktor lokal.

Sertifikasi terdiri dari kegiatan pemberian teori, praktek lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi.

“Untuk menambah tenaga kerja yang bersertifikat kami melakukan kolaborasi baik dengan penyedia jasa, kontraktor, konsultan maupun lembaga pemerintah untuk bisa lebih banyak melakukan program sertifikasi. Salah satunya dengan Pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi," ujar Menteri Basuki.

Jumlah tenaga kerja konstruksi di Aceh sebanyak 166.824 orang dimana yang bersertifikat baru mencapai 20 ribu orang.