JATIMNET.COM, Karawang – Presiden Prabowo Subianto meminta aparat TNI dan Polri tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia mengingatkan agar proses pemeriksaan dilakukan secara profesional dan tidak menimbulkan tekanan terhadap pengelola dapur pelayanan.

 

Pesan tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa pengawasan bertujuan menjaga mutu layanan, bukan menghambat program yang menyasar jutaan penerima manfaat.

 

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam agenda kenegaraan di Karawang, Jawa Barat, Jumat, 10 Juli 2026. 

 

Menurut Prabowo, keberadaan aparat diperlukan untuk memastikan standar keamanan pangan, kebersihan, dan tata kelola anggaran tetap terjaga.

 

Namun, ia mengingatkan agar pemeriksaan tidak dilakukan dengan pendekatan yang berlebihan sehingga mengganggu operasional dapur yang setiap hari melayani masyarakat.

 

"Diperiksa boleh, tetapi jangan mengerjai," tegas Prabowo saat menyinggung pelaksanaan pengawasan terhadap dapur MBG. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan tujuan memperbaiki kualitas layanan, bukan mencari-cari kesalahan penyelenggara.

 

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.

 

Pelaksanaan program melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga dukungan institusi seperti TNI dan Polri dalam aspek logistik, distribusi, maupun penyediaan fasilitas di sejumlah daerah.

 

Kolaborasi lintas lembaga itu dinilai penting mengingat cakupan program yang sangat luas dan membutuhkan pengawasan berlapis agar pelaksanaannya tetap sesuai standar.

 

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap keterlibatan Polri dalam mendukung pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

 

Ia bahkan menyebut dapur-dapur MBG yang dibangun Polri memiliki kualitas yang baik berdasarkan hasil peninjauan langsung maupun masukan dari berbagai pihak.

 

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa program berskala nasional tetap memiliki tantangan di lapangan. Faktor pengelolaan bahan pangan, distribusi, sanitasi, hingga pengawasan kualitas makanan menjadi aspek yang terus dievaluasi agar kejadian yang berpotensi merugikan penerima manfaat dapat diminimalkan.

 

Karena itu, mekanisme inspeksi tetap diperlukan sebagai bagian dari sistem pengendalian mutu. Bagi pemerintah, pengawasan yang efektif harus berjalan beriringan dengan pembinaan terhadap penyelenggara.

 

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan budaya kepatuhan terhadap standar operasional tanpa menimbulkan rasa takut bagi pengelola dapur.

 

Dengan demikian, setiap temuan dalam proses pemeriksaan dapat segera diperbaiki sehingga kualitas pelayanan terus meningkat.

 

Di Jawa Timur, pelaksanaan Program MBG juga berkembang melalui pembentukan berbagai dapur pelayanan yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, serta mitra penyedia bahan pangan lokal.

 

Provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah sasaran penerima manfaat yang besar sehingga konsistensi pengawasan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas makanan sekaligus kelancaran distribusi setiap hari.

 

Pengamat kebijakan publik menilai keseimbangan antara pengawasan dan pembinaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program nasional.

 

Pengawasan yang terlalu longgar berisiko menurunkan kualitas layanan, sedangkan pendekatan yang terlalu represif dapat menghambat operasional serta mengurangi partisipasi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program.

 

Selain menjaga kualitas layanan, pemerintah juga berupaya memperkuat sistem pelaporan, evaluasi berkala, serta koordinasi antarlembaga agar setiap persoalan di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat.

 

Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap salah satu program prioritas nasional.

 

Ke depan, pemerintah memastikan pengawasan terhadap dapur MBG akan tetap dilakukan secara berkelanjutan. Presiden menegaskan bahwa setiap aparat yang menjalankan fungsi pengawasan harus mengedepankan profesionalisme, integritas, dan semangat membantu perbaikan layanan sehingga tujuan utama program, yakni menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, dapat tercapai secara optimal.