JATIMNET.COM, Surabaya – Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet meminta pemerintah mengembalikan layanan internet di Papua dan Papua Barat. Ia juga meminta agar jurnalis, pelajar, dan pegiat HAM di Indonesia mendapat perlindungan dari intimidasi dan ancaman.

Hal tersebut disampaikan dalam komentar Michelle yang diunggah di laman PBB, Ohcr.org. “Pemblokiran internet mengancam kebebasan berekspresi dan membatasi komunikasi yang mungkin memperparah tegangan,” kata Michelle, Rabu 4 September 2019.

Dalam komentar yang terdiri dari kutipan sepanjang dua paragraf itu, Michelle menyebut jika kekerasan yang terus meningkat selama dua pekan terakhir, sebagai tren yang telah diamati sejak Desember 2018. “Dan kami telah mendiskusikan kerisauan kami dengan pihak berwenang di Indonesia,” katanya.

BACA JUGA: Aktivis HAM Jadi Tersangka Dugaan Provokasi di AMP

Ia juga menyesalkan adanya kekerasan yang muncul di Papua dan Papua Barat. Ia juga meminta agar aparat menghentikan penggunaan kekuasaan yang eksesif, serta mendorong dialog dengan warga Papua dan Papua Barat, untuk mendengarkan aspirasi dan keinginan mereka.

“Saya menyambut baik tindakan Presiden Joko Widodo dan tokoh di tingkat nasional untuk melawan rasisme dan diskriminasi, serta seruan mereka untuk berdialog serta tenang,” lanjutnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas sejumlah sanksi yang diberikan militer Indonesia kepada anggotanya yang terlibat dalam kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Dalam komentar yang salam, selain menyayangkan kehadiran kelompok milisi nasionalis dalam kekerasan tersebut, Michelle juga meminta adanya perlindungan terhadap jurnalis, pelajar, dan pegiat hak asasi manusia di tingkat lokal.

BACA JUGA: 'Dulur' Papua di Kota Buaya

“Namun saya juga risau tentang laporan adanya aktivitas kelompok milisi nasionalis juga terlibat dalam kekerasan itu. Aktivis hak asasi manusia lokal, pelajar dan jurnalis telah menghadapi intimidasi dan ancaman dan harus dilindungi,”.