JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah berupaya membantu pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo yang ambruk dan menimpa sejumlah santri pada 29 September 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur (Kanwil DJPb Jatim) Saiful Islam memastikan rencana pengembangan proyek di Ponpes Al-Khoziny telah masuk dalam proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Menurutnya, mekanisme pembiayaan program tersebut umumnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, realisasi anggarannya masih menunggu finalisasi.

 “Secara prinsip sudah masuk dalam perencanaan. Namun, kami perlu memastikan apakah anggarannya masuk tahun 2025 atau justru 2026,” ujar Saiful, Kamis, 27 November 2025.  

BACA: Kasus Robohnya Ponpes Al Khoziny Segera Masuk Penyidikan

Menurutnya, saat ini proses penyusunan alokasi APBN 2026 sedang berjalan. Rincian distribusi anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga dan daerah, termasuk Sidoarjo akan terlihat pada Desember mendatang.

Hal ini setelah presiden menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Setelah penyerahan tersebut, kata Saiful, informasi lebih detail mengenai nominal dan cakupan program akan dapat dipublikasikan secara resmi. "Nanti akan saya update lagi," jelas Saiful.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut ada sekitar 80 pesantren berisiko tinggi secara nasional, dan sebagian besar berada di Jawa Timur.

"Jadi, kemungkinan cakupan bantuan diperluas. Tetapi, kami masih menunggu informasi update terbaru secara resmi,” ucapnya.

BACA: Tragedi Al Khoziny, Menteri PU: Lembaga Pendidikan Agama Miliki IMB dan PBG Minim

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah bantuan hanya difokuskan untuk Pesantren Al-Khoziny atau akan meluas ke pesantren lain, Saiful menjelaskan bahwa pemerintah masih menunggu pembaruan kebijakan dari kementerian terkait. “Kami masih menunggu pembaruan kebijakan," ucapnya.

Dengan jumlah pesantren yang besar dan kebutuhan penguatan fasilitas pendidikan, ia menilai potensi perluasan program sangat terbuka. Namun, keputusan akhir tetap menunggu arahan resmi pemerintah pusat.