Kanada Segera Larang Penggunaan Sedotan dan Tas Plastik

JATIMNET.COM, Surabaya – Pasca perang sampah dengan Filipina, Kanada berencana melarang penggunaan sejumlah plastik sekali pakai, paling lambat tahun 2021.

Larangan yang ditujukan pada penggunaan sedotan, tas, dan alat pemotong itu bertujuan mengurangi limbah yang tak bisa didaur ulang, dan melindungi perairan dunia.
.
"Jujur saja, sebagai seorang ayah, berat untuk berusaha menjelaskan kepada anak-anak saya. Bagaimana anda menjelaskan ikan paus mati yang terseret arus ke pantai di seluruh dunia, perut mereka dipenuhi oleh tas plastik?" kata Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Senin 10 Juni 2019.

Pengumuman itu dibacakan Trudeau dari tepi danau di Gault Nature Reserve di Quebec, lima bulan sebelum pemilihan umum nasional.

Perubahan iklim dan polusi termasuk dalam isu kampanye untuk pemilihan itu.

BACA JUGA: Perang Sampah, Kanada Berjanji Segera Angkut Sampah dari Filipina

"Sebagai orang tua, kami berada pada tahap ketika kami membawa anak-anak ke pantai dan harus mencari jalan di pasir yang tidak dipenuhi sampah sedotan, Styrofoam atau botol. Ini masalah, yang harus kita tangani," tambah perdana menteri tersebut, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa 11 Juni 2019.

Tindakan Kanada mengikuti tindakan Parlemen Eropa, yang awal tahun ini melakukan pemungutan suara untuk melarang beberapa produk plastik sekali-pakai.

Juga, pertikaian dengan Filipina dan Malaysia, mengenai limbah Kanada yang dikirim ke kedua negara itu.

Tahun lalu, Kanada menandatangani piagam plastik samudra G7 yang dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan plastik.

BACA JUGA: Perang Sampah, Filipina Tarik Diplomatnya dari Kanada

Pada Mei, PBB menyatakan 180 negara mencapai kesepakatan untuk mengurangi secara tajam jumlah plastik yang hanyut ke samudra.

Kanada menunda pelaksanaan aturan hingga 2021, dengan tujuan memberi waktu untuk membuat keputusan "yang didasarkan atas ilmu pengetahuan" mengenai secara pasti plastik mana "yang berbahaya buat lingkungan hidup dan kesehatan manusia", kata satu pernyataan pemerintah.

Penundaan juga akan memberi waktu bagi pengusaha, untuk menyesuaikan diri. Restoran cepat-saji harus menemukan penyelesaian untuk sedotan dan alat potong plastik.

Kanada belum lama ini terlibat pertikaian politik dengan Filipina sehubungan dengan 1.500 ton limbah rumah tangga --yang secara menyesatkan diberi label sebagai plastik daur ulang, yang dikirim ke negara Asia Tenggara tersebut pada 2013 dan 2014.

BACA JUGA: Ditantang Perang Sampah Filipina, Ini Respon Kanada

Pada Mei, Ottawa setuju untuk menerimanya kembali, setelah perselisihan diplomatik yang berlarut.

Malaysia juga menyatakan akan mengembalikan 3.000 ton limbah plastik dari Kanada, Amerika Serikat, Jepang dan Inggris.

"Masalah polusi plastik akan terus dipandang sebagai masalah buat negara berkembang, yang merasa mereka ditimbuni limbah dari negara kaya --yang mesti mengurus limbah mereka sendiri di dalam negeri mereka," kata Sara Seck, profesor hukum di Dalhousie University. (ant)