JATIMNET.COM – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Élysée, Prancis, kembali menegaskan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Prancis dalam dua tahun terakhir.

 

Namun, di balik prosesi kenegaraan dan diplomasi tingkat tinggi, muncul pertanyaan yang lebih substantif: apakah penguatan hubungan ini terutama diarahkan untuk kepentingan pertahanan, investasi strategis, atau reposisi geopolitik Indonesia di tengah perubahan peta global.

 

Prabowo tiba di Istana Élysée, Paris, pada Kamis, 28 Mei 2026, waktu setempat untuk menjalani rangkaian pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kedatangannya disambut Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu sebelum memasuki agenda resmi di lingkungan kepresidenan Prancis.

 

Lawatan tersebut bukan kunjungan biasa. Dalam kurun kurang dari dua tahun, Prabowo dan Macron tercatat beberapa kali bertemu baik di Jakarta, Paris, maupun forum internasional. Intensitas komunikasi itu menunjukkan hubungan kedua negara bergerak melampaui diplomasi seremonial menuju kemitraan strategis yang lebih dalam.

 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya menyebut pertemuan di Élysée menjadi forum penting untuk membahas kerja sama strategis sekaligus perkembangan geopolitik internasional.

 

“Presiden akan melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Macron untuk membahas penguatan kerja sama strategis kedua negara,” kata Teddy di Paris pada 14 April 2026.

 

Menurut Teddy, Indonesia juga membawa pandangan mengenai stabilitas global, termasuk konflik yang berkembang di Timur Tengah dan dinamika keamanan internasional yang semakin kompleks.

 

Di atas kertas, agenda hubungan Indonesia–Prancis memang semakin luas. Pemerintah menyebut pembahasan mencakup energi, pendidikan, komunikasi digital, investasi jangka panjang, hingga penguatan industri strategis.

 

“Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama di berbagai sektor, antara lain energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi ekonomi jangka panjang,” ujar Teddy Indra Wijaya di Paris, 15 April 2026.

 

Meski demikian, sektor pertahanan tetap menjadi titik paling menonjol dalam hubungan kedua negara. Sejak menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo menjadi figur sentral dalam sejumlah kontrak besar Indonesia dengan industri militer Prancis.

 

Indonesia sebelumnya menandatangani pembelian 42 pesawat tempur Rafale dari Dassault Aviation, pengadaan radar jarak jauh dari Thales, hingga kerja sama kapal selam Scorpene dengan Naval Group. Nilai keseluruhan kerja sama tersebut mencapai miliaran dolar

AS dan menjadi salah satu paket modernisasi pertahanan terbesar dalam sejarah Indonesia.

 

Namun hingga kini, sebagian proyek masih berada pada tahap implementasi. Enam unit Rafale pertama baru dijadwalkan tiba pada awal 2026, sementara sejumlah kerja sama lanjutan masih berada pada tahap letter of intent atau penjajakan.

 

Kondisi itu membuat sebagian pengamat menilai hubungan Jakarta–Paris belum bisa diukur dari besarnya komitmen politik semata, melainkan dari realisasi proyek yang benar-benar berjalan.

 

Analis keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai masih terdapat sejumlah komitmen yang membutuhkan tindak lanjut konkret.

 

“Beberapa komitmen masih memerlukan tindak lanjut dan Indonesia juga menunjukkan minat terhadap sejumlah alutsista lain, tetapi belum ada perkembangan lebih lanjut,” kata Khairul Fahmi dalam laporan Reuters pada 28 Mei 2025.

 

Selain pertahanan, kepentingan ekonomi mulai terlihat semakin dominan. Prancis saat ini memiliki kepentingan besar terhadap rantai pasok mineral kritis Indonesia, terutama nikel yang menjadi bahan utama industri baterai kendaraan listrik.

 

Laporan sejumlah media Eropa menunjukkan perusahaan tambang Prancis, Eramet, sedang menjajaki kerja sama lebih luas di Indonesia, termasuk kemungkinan kolaborasi investasi dengan Danantara.

 

Isu ini menjadi penting karena Indonesia tengah berupaya menarik investasi hilirisasi bernilai tambah tinggi di tengah persaingan global mendapatkan pasokan mineral strategis.

 

Kementerian Luar Negeri sebelumnya bahkan menyebut kedua negara sedang mengarah pada peningkatan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Langkah tersebut biasanya hanya diberikan kepada negara yang memiliki hubungan politik, ekonomi, pertahanan, dan investasi dengan tingkat kedekatan tinggi.

 

Namun semakin eratnya hubungan Indonesia–Prancis juga memunculkan dimensi geopolitik yang lebih luas. Di tengah rivalitas Amerika Serikat dan China yang terus meningkat, Prancis berusaha memperkuat pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik.

 

Sementara, Indonesia membutuhkan diversifikasi mitra strategis agar tidak terlalu bergantung pada satu blok kekuatan global.

Presiden Macron dalam berbagai kesempatan menyebut Prancis mengusung pendekatan “jalan ketiga” yang tidak berpihak pada rivalitas Washington maupun Beijing.

 

Pendekatan tersebut dinilai relatif sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi posisi resmi Indonesia.

Karena itu, kunjungan Prabowo ke Paris tidak hanya dapat dibaca sebagai agenda bilateral biasa.

 

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang di beberapa kawasan, serta kompetisi industri pertahanan dan mineral kritis, hubungan Jakarta–Paris mulai bergerak sebagai bagian dari kalkulasi strategis yang lebih besar.

 

Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai kesepakatan baru yang dihasilkan dari kunjungan terbaru Prabowo ke Élysée. Namun, pola hubungan yang terbentuk menunjukkan Indonesia dan Prancis sama-sama berusaha memperluas ruang kerja sama di luar transaksi alutsista semata.

 

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah hubungan kedua negara semakin dekat, melainkan seberapa besar manfaat konkret yang benar-benar akan diterima Indonesia dari kedekatan tersebut dalam beberapa tahun ke depan.