JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyebutkan Jawa Timur mampu menguasai pasar domestik sebesar 20,77 persen. Besarnya perdagangan dalam negeri ini diharapkan mampu menekan defisit neraca dagang luar negeri.

"Backbone-nya (hubungan) ekonomi Jatim adalah captive market (pasar tunggal) kita di dalam negeri. Bukan perdagangan ke luar negeri. Ini jadi pekerjaan besar bagi duta besar,” ujar Soekarwo dalam siaran pers Rabu 30 Januari 2019.

Sesuai data BPS Jatim, neraca perdagangan luar negeri di Jatim sepanjang 2018 mengalami defisit USD 5,35 milliar. Pakde Karwo, begitu Soekarwo biasa disapa mengungkapkan kondisi tersebut tertutupi dengan perdagangan dalam negeri.

Gubernur kelahiran Madiun itupun mengaku perdagangan Jatim mengalami surplus Rp 164,49 triliun pada tahun 2017 dan Rp 101,15 triliun pada semester I Tahun 2018. “Setelah adanya KPD (Kantor Perwakilan Dagang) ini, net ekspor dalam negeri meningkat sebanyak 328,08 persen,” sebutnya.

BACA JUGA: Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 0,23 Miliar Dolar

Menurut Soekarwo, di Indonesia hanya terdapat dua provinsi yang masuk dalam provinsi industri dengan share di atas 25 persen dari PDRB. Salah satunya, Jatim yang memiliki kontribusi sektor industri 29,03 persen. Sebagian besar industri tersebut adalah agrobisnis.

“Itu pilihan kita agar tidak terganggu terhadap output di dalam industri. Secara teori dan empiris, yang bisa memberikan nilai tambah adalah industri. Kalau industri Jatim, tidak terlalu impor bahan bakunya,” bebernya.

Sementara di sektor investasi, disebutkan Pakde Karwo, masih dikuasai Penanaman Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Dengan rincian struktur investasi Jatim tahun 2017 terdiri dari 56,34 persen PMDN Non Fasilitas, 29,56 persen PMDN, dan 14,10 persen Penanaman Modal Asing (PMA).

Sedangkan realisasi investasi Jatim triwulan I hingga III Tahun 2018 terdiri dari PMA sebesar Rp 12,1 triliun, PMDN sebesar Rp 23,84 triliun, dan PMDN Non Fasilitasi sebesar Rp 92,69 triliun. "Jatim juga terus mendorong investasi pengolahan smelter seperti di Tuban, Gresik, Lumajang dan Situbondo," bebernya.

BACA JUGA: Pesantren Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi Baru

Dia menjelaskan, Jatim merupakan provinsi nomor satu dalam tingkat kemudahan berbisnis (ease of doing business). Dengan penilaian antara lain daya tarik investor, keramahan bisnis, dan kebijakan yang kompetitif.

Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan jaminan pemerintah (government guarantee) kepada para investor. Jaminan tersebut berupa kemudahan perizinan, percepatan pengadaan lahan, ketersediaan pasokan energi/ listrik, dan iklim perburuhan yang demokratis.

Duta Besar RI di Beirut, Republik Lebanon Hajriyanto Y. Thohari mengatakan, program lintas nusantara bagi Dubes dan Konjen dimaksudkan untuk memperdalam pemahaman dan penghayatan terhadap keadaan daerah dan berbagai obyek yang berkemajuan. Sehingga Dubes bisa memiliki pemahaman yang cukup untuk dijadikan bekal dalam pelaksanaan tugasnya mewakili Indonesia.

“Termasuk di dalamnya dapat mempromosikan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan yang mendapatkan penekanan dari Presiden,” kata Hajriyanto.