JATIMNET.COM, Surabaya – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam memperkirakan akan ada tambahan sekitar 7.234 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pilkada 2020 dari sebelumnya 41.563 TPS menjadi 48.806 TPS.

Tambahan ini karena ada ketentuan jaga jarak sebagai implementasi protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 sehingga otomatis kapasitas TPS dibatasi. Kapasitas per TPS semula untuk 800 pemilih namun kemudian dikurangi jadi 500 pemilih.

"Jumlah TPS kita juga bertambah dari awal 41.563 TPS menjadi 48.806 TPS. Artinya ada penambahan 7.234 TPS," ujar pria yang akrab disapa Anam ini, Jumat, 19 Juni 2020.

BACA JUGA: KPU Jatim: Pilkada Serentak di Jatim  Tiga Paslon Independen Daftar di Jalur Independen

Karena TPS bertambah, maka otomatis jumlah petugas KPPS, bilik suara, perangkat pemungutan di TPS, dan perlengkapan penunjang lainnya juga bertambah.

Sehingga agggaran juga bertambah. Penganggarannya bisa melakukan dua cara. "Mekanisme pertama efisiensi dari anggaran yang sudah ada. Kalau masih kurang, mekanisme kedua adalah dari APBN dan itu sudah siap," ujarnya.

Selain perlengkapan untuk pencoblosan atau pemilihan, penambahan anggaran juga datang dari kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas KPPS. Pihaknya mengaku menyiapkan skema pembiayaan menggunakan APBD dan APBN.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19, Mendagri Pastikan Pilkada 9 Desember 2020 Bersifat Final

"Kalau Pemda tidak ada anggaran atau anggarannya sudah dialokasikan penanganan Covid-19, maka kita mengajukannya ke APBN dan itu sudah siap. Prinsip anggaran tidak ada masalah, sudah clear," ujarnya.

Anam menambahkan beberapa pemerintah daerah menyatakan tidak perlu APBN untuk menambah anggaran Pilkada serentak dan mereka siap menggunakan APBD misalnya Jember, Tuban, dan Ngawi.

Anam mengatakan sebelum ada tambahan TPS, KPU Jawa Timur telah mengajukan anggaran Rp300-400 miliar ke KPU Pusat untuk anggaran bagi TPS di 19 Pilkada kabupaten dan kota di Jatim tahun 2020 dan masih menunggu finalisasi.