Selasa, 26 Maret 2019 - 14:54
JATIMNET.COM, Surabaya - Pemerintah Indonesia terbebas dari gugatan sekitar USD 1,3 miliar atau setara Rp18 triliun. Sebaliknya, Indonesia berhak mendapat pembayaran denda sekitar Rp 140 miliar, dari dua perusahaan tambang besar.
Itu terjadi, setelah forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), di Washington DC Amerika Serikat, menolak gugatan dua perusahaan tambang Churcill Mining Plc asal Inggris, dan Planet Mining Pty Ltd asal Australia.
Putusan dibacakan pada 18 Maret 2019.
“Kita memenangkan gugatan di Arbitrase Internasional di ICSID yang diputuskan 18 Maret lalu, gugatan mereka ditolak," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, saat konferensi pers bersama dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Cahyo Rahadian Muhzar, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin 25 Maret 2019.
BACA JUGA: Kedubes Inggris Latih Siswa SMP Surabaya Rakit Mobil Hidrogen
Gugatan itu, berkaitan dengan penerbitan izin tambang, di Kalimantan Timur.
Dua perusahaan tambang, menuduh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bupati Kutai Timur, melanggar Perjanjian Bilateral Investasi (BIT) RI-Inggris dan RI-Australia.
Pelanggaran yang dimaksud adalah, melakukan ekspropriasi tidak langsung ("indirect expropriation") dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang ("fair and equitable treatment").
Yasonna menjelaskan, Bupati Kutai Timur telah mencabut kuasa Izin Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) empat anak perusahaan para penggugat, yaitu Grup Ridlatama, dengan luasan sekitar 350 kilometer persegi, di Kecamatan Busang, pada 4 Mei 2010.
BACA JUGA: Tambang Mangan Longsor, Satu Korban Belum Ditemukan
Para penggugat mengklaim, bahwa pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia, dan mengajukan gugatan sebesar 1,3 miliar dolar AS.
Namun gugatan itu ditolak oleh ICSID. "Ini sudah menjadi final, tidak ada lagi upaya hukum," ungkap Yasonna.
Artinya, kata dia, Indonesia terbebas dari gugatan sekitar 1,3 miliar dolar AS atau kurs sekarang sekitar Rp18 triliun.
"Dan kita dapat 'award', dapat denda dari mereka, mereka yang harus bayar sekitar 9,4 juta dolar AS sekitar Rp140 miliar lebih. Ini akan kita tagih nanti," ujar dia pula.
BACA JUGA: Burung Dara Laut Bermigrasi ke Australia
Yasona melanjutkan, kemenangan melalui perjuangan panjang melawan dua perusahaan besar, sekaligus mendapatkan hadiah yang signifikan.
Sebelumnya, pada persidangan tingkat pertama, dua perusahaan telah kalah, namun mengajukan gugatan kembali.
"Ini pada tingkat pertama, pada putusan 6 Desember (di Singapura) mereka kalah, mereka menggugat kembali meminta 'annulment'. Ada 3 hal yang mereka minta pada waktu itu," kata dia lagi.
Pada 31 Maret 2017, para penggugat mengajukan permohonan pembatalan putusan ("annulment of the award") berdasarkan pasal 52 Convention on The Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (Konvensi ICSID).
BACA JUGA: Dahana Ekspor Bahan Peledak 37,5 Ton ke Australia
Pertama, bahwa tribunal ICSID dianggap telah melangkahi kewenangannya.
Selanjutnya, bahwa telah terjadi penyimpangan yang serius dalam aturan prosedur yang mendasar. Terakhir, putusan telah gagal menyatakan alasan, yang menjadi dasar putusan.
"Alasan dasar hukumnya tidak tepat atau tidak ada dasarnya. Sama dengan kita kalau mau kasasi, alasan penerapan hukum yang tidak benar. Syukur lah ini perjuangan panjang. Buat pertama kalinya ini Indonesia menang besar dalam gugatan seperti ini dan dapat 'award' yang signifikan," tandasnya. (ant)
