Jumat, 21 July 2023 23:00 UTC
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kajati Jatim) Mia Amiati saat menyampaikan anev di Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63, Jumat 21 Juli 2023
JATIMNET.COM, Surabaya - Dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memberikan transparan dalam semua perkara. Termasuk sejumlah oknum jaksa yang diduga bermasalah dengan mendapatkan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat.
Berdasarkan data dari Anev di HBA ke-63 di Kejati Jatim, bahwa dari 39 satker se-Jatim, ada 40 laporan dan pengaduan yang masuk. Lalu, ada 2 lapdu sisa tahun 2022, dengan begitu total ada 42 lapdu yang masuk.
Dari jumlah itu, ada 10 jaksa yang terkena sanksi berupa penjatuhan hukuman disiplin. Diantaranya 1 ringan, 6 sedang, dan 3 berat. Kemudian, 3 diantaranya menyalahgunakan wewenang dan 7 sisanya perbuatan tercela.
Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati mengatakan pihaknya transparan dan akan tegas kepada para jaksa yang dinilai mencederai masyarakat. Terutama, saat menjalankan tugas dan amanahnya sebagai Korps Adhiyaksa. "Itu arahan dari Kejagung, hasil kinerja," kata Mia saat konferensi pers capaian kinerja Kejati Jatim semester 1, Jumat 21 Juli 2023.
Mia menjelaskan, pola hidup sederhana sangat dijunjung tinggi. Menurutnya, para jaksa tak perlu menonjolkan sikap hedonisme dan menyakiti hati masyarakat.
"Tidak perlu memperlihatkan hal itu, misalnya Ikatan Adhyiaksa Dharmakari (ibu-ibu / istri jaksa) kita sampaikan untuk menghindari. Karena ada imbauan dan bisa menciderai masyarakat, meski itu hak mereka sendiri tapi akan berdampak pada institusinya," ujar dia.
Mia menyatakan, hal tersebut tak hanya berlaku saat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugasnya. Tapi juga bijak untuk bermedia sosial. "Juga menggunakan medsos secara bijak, terutama Tiktok," tuturnya.
Sementara itu Aswas Kejati Jatim, Edi Handojo menuturkan, untuk sanksi sesuai dengan kesalahan etik maupun disiplin. Mulai tingkat teguran ringan yakni lisan hingga penurunan pangkat.
"Ada dari Kejari Sidoarjo, lalu hukuman tingkat sedang di Pacitan, kemudian penundaan jabatan dari Bojonegoro dan Surabaya. Lalu, penurunan pangkat 1 tahun, ada dari Kejati Jatim, Kejari Lamongan dan Sumenep. Untuk disiplin tingkat berat dari Kejari Sumenep," katanya.