Sengketa tanah dengan PT Maspion

Hakim Kabulkan Gugatan Pemkot Surabaya

M. Khaesar Januar Utomo
M. Khaesar Januar Utomo

Kamis, 14 Maret 2019 - 22:03

JATIMNET.COM, Surabaya - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan gugatan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terhadap PT Maspion terkait sengketa tanah Jalan Pemuda Nomor 17 Surabaya.

Hakim menilai PT Maspion telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tak kunjung mengembalikan tanah seluas 2.143 meter persegi milik Pemkot Surabaya.

Dalam perjanjian antara Pemkot Surabaya dengan PT Maspion, disepakati bahwa PT Maspion berhak memanfaatkan tanah itu selama 20 tahun setelah pemkot mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) pada 1996 lalu.

Namun, hingga perjanjian itu berakhir pada 15 Januari 2016 lalu, tanah tersebut tidak kunjung dikembalikan. Dalam putusannya, majelis hakim menilai Maspion telah melanggar hukum.

BACA JUGA: Pemkot Dorong Warga Surabaya Segera Miliki KTP Elektronik

"Menghukum tergugat atau pihak ketiga yang menerima hak dari tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada penggugat," ucap ketua majelis hakim R Anton Widyopriyono, Kamis 14 Maret 2019.

Melalui putusan tersebut, hakim juga meminta pihak ketiga untuk mengosongkan tanah tersebut dalam waktu tujuh hari. "Selambat-lambatnya tujuh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap," ujar Anton.

Namun, majelis hakim menolak sebagian gugatan pemkot Surabaya yang meminta Maspion membayar ganti rugi materiil Rp 2,1 miliar dan immateriil Rp 100 miliar. Tuntutan itu dianggap majelis kabur karena selama menyewa tanah tersebut, Maspion selalu membayar sewa dan hasilnya masuk ke kas negara.

Maspion masih memiliki kesempatan untuk menentukan sikap atas putusan hakim tersebut sekitar dua minggu. Pengacara Maspion, Era Destriana enggan berkomentar banyak terkait putusan tersebut. "Nanti kami akan komunikasikan dulu dengan tim dan klien dahulu," jelasnya.

BACA JUGA: Wali Kota Surabaya Ingatkan Pentingnya Keselamatan Berkendaraan

Ia mengatakan masih menunggu salinan putusan tersebut sebagai bahan pertimbangan. "Setelah kami terima, nanti kami pelajari dulu. Baru akan kami putuskan banding atau tidak," ujar Era.

Sementara itu, pengacara Wali Kota, Yudho Wicaksono mengaku puas dengan putusan hakim yang menyatakan Maspion telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menurut dia, sertifikat HGB sudah berakhir tapi sampai sekarang tanah belum diserahkan. "Kami akan tunggu selama 14 hari ini apakah lawan banding atau tidak. Nanti kami akan minta baik-baik. Kalau tidak bisa diajak baik-baik nanti akan kami eksekusi," katanya.

Baca Juga

loading...