Selasa, 18 August 2026 12:50 UTC

Puluhan Nelayan Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang saat menggelar aksi demonstrasi menuntut ganti rugi kerusakan rumpon akibat terseret kapal survei seismik 3 dimensi milik Petronas Carigali, Selasa, 18 Agustus 2026. Foto: Zainal Abidin
JATIMNET.COM, Sampang – Puluhan nelayan di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, kembali menggelar demonstrasi menuntut pembayaran ganti rugi atas kerusakan rumpon yang diduga terseret kapal survei seismik 3D milik Petronas Carigali.
Massa membawa sejumlah spanduk dalam aksi tersebut. Salah satu spanduk memuat tulisan, “Petronas Tolong Pergi dari Banyuates, Sampang, Madura. Jangan Jajah Kami, Kalian BHULSHIT.”
Koordinator lapangan aksi, Fariz Reza Malik, mengatakan persoalan kompensasi kerusakan rumpon menjadi pemicu utama aksi tersebut. Menurut dia, hingga kini nelayan belum menerima pembayaran ganti rugi dari pihak Petronas.
Sebelum menggelar aksi, massa sempat berencana bergerak ke tengah laut. Namun, nelayan membatalkan rencana tersebut untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"Ada sekitar 100 kapal yang awalnya akan bergerak ke tengah laut. Tapi, karena demi kondusifitas rencana itu batal,” ujar Fariz setelah aksi, Selasa, 18 Agustus 2026.
Fariz menegaskan, nelayan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila Petronas tidak segera memberikan kepastian mengenai pembayaran kompensasi kerusakan rumpon.
"Jika Petronas tidak segera menyelesaikan kompensasi ganti rugi rumpon, jangan salahkan nelayan kalau melakukan aksi protes ke tengah laut," tegasnya.
BACA: Dugaan Penggelapan Dana Kompensasi Rumpon Naik ke Penyidikan
Desakan kepada Petronas juga disampaikan Ketua DPC Projo Sampang, Herman Hidayat, yang turut menjadi koordinator aksi. Ia mengatakan Petronas dijadwalkan bertemu dengan perwakilan nelayan pada 21 Agustus 2026 untuk membahas pembayaran ganti rugi rumpon.
Herman berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan kepastian penyelesaian persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan.
"Kami berharap pertemuan itu benar-benar menghasilkan kepastian, bukan sekadar janji, kami minta Petronas jangan jadi pembohong dan terus menerus memberikan harapan palsu kepada nelayan," ujar Herman.
Menurut Herman, persoalan kompensasi yang berlarut-larut dapat memperlebar jarak antara perusahaan dan masyarakat pesisir. Terlebih, aktivitas proyek migas di kawasan Sumur Hidayah terus menjadi perhatian nelayan di Kecamatan Banyuates.
"Kami berdiri bersama nelayan. Yang kami tuntut adalah penyelesaian hak-hak masyarakat. Jangan sampai persoalan ini terus dibiarkan hingga memicu konflik yang lebih besar,” pungkas pria yang akrab disapa Mamang tersebut.
