JATIMNET.COM, Surabaya – Forum Petani Garam Madura (FPGM) meminta Presiden RI Joko Widodo mencabut pernyataannya yang menganggap garam Madura kalah bagus dari produksi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dua tuntutan lain adalah meminta industri menyerap garam rakyat dan menghapus sisa kuota impor garam tahun 2019. Tuntutan itu disampaikan FPGM saat menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur Jalan Pahlawan, Rabu 4 September 2019.

“Sejak awal panen hingga saat ini kami merasakan langsung dampak negatif anjloknya harga dan tersumbatnya penjualan garam. Banyak garam kami yang numpuk di gudang,” ujar Ketua FPGM Mohammad Yanto dalam orasinya.

BACA JUGA: Produksi Turun, Petani Garam Probolinggo Gagal Panen

Permintaan itu disampaikan lantaran dari masih banyaknya garam impor untuk industri. Terlebih banyak garam impor yang membanjiri pasaran dan tidak terserap  industri. Akibatnya banyak garam petani tidak terserap di pasar.

Dia menilai pasca penandatangan nota kesepahaman antara Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) dengan pemerintah pusat belum direalisasikan. Sebab itu, ia berharap kerja sama bisa dilaksanakan, mengingat produksi garam saat ini terus berlangsung.

“Pemerintah pusat kami minta memerintahkan pabrikan pengelola garam membeli garam rakyat, dengan harga yang layak dan manusiawi,” ungkapnya.

BACA JUGA: PT Garam Diminta Terlibat Stabilkan Harga Garam Jawa Timur

Selain itu, lanjutnya, yang menjadi catatan dalam aksi tersebut yakni saat kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kupang, NTT pada 21 Agustus 2019 lalu. Pendemo memprotes ungkapan panitia pelaksana yang telah menyebut garam Madura kurang bagus.

“Kami memohon presiden mencabut pernyataannya yang menganggap garam Madura kalah bagus dari garam NTT,” Yanto menambahkan.