JATIMNET.COM, Gresik - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (Forkot) Gresik berunjuk rasa menolak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di kawasan Pelabuhan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Kamis 7 November 2019.

Aksi Forkot dilakukan di depan pintu gerbang masuk JIIPE, Kecamatan Manyar, Gresik. Mereka juga membawa beragam poster yang berisi tuntutan penolakan KEK.

"Kawasan Ekonomi Khusus teknologi menguntungkan pemodal besar dan pihak asing. Kami menolak perubahan kawasan industri JIIPE menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK)," kata Koordinator aksi, Haris Sofwanul Faqih.

BACA JUGA: Forkot Gresik Tuntut Penyelesaian Dugaan Korupsi OPD

Selain perubahan KEK, mereka juga menuntut penuntasan sengketa lahan di lingkungan kawasan Industri JIIPE, rekrut 100 persen tenaga kerja lokal dan melestarikan lingkungan hidup.

JIIPE yang merupakan kawasan industri terintegrasi pertama di Indonesia dengan luas tiga ribu hektare diharapkan mampu menjadi kawasan percontohan bagi pengembang industri di Indonesia.

Menurut Haris yang juga Ketua LSM Forkot, JIIPE berdalih mengentaskan kemiskinan, lowongan kerja untuk warga lokal, peningkatan pendapatan rakyat, dan kesejahteraan rakyat Gresik ternyata kondisinya tidak seperti yang ada di lapangan.

BACA JUGA: Pakai Popok Bayi Puluhan Aktivis Forkot Ngluruk Kejari Gresik

“Masih banyak persoalan-persoalan yang menyelimuti kawasan industri JIIPE," papar Haris di sela-sela aksi.

Ia mencontohkan, berbagai persoalan di antaranya adalah sengketa lahan yang belum beres sepenuhnya dan warga lokal usia produktif belum terserap 100 persen, serta menurunya lahan pertanian dan pertambakan.

Setelah sejam lebih aksi, massa aksi ditemui perwakilan JIIPE, manajer community development, Mufti yang menyampaikan manejemen tidak ada di tempat. "Beri waktu tiga hari, kami akan undang teman-teman (Forkot) untuk beraudiensi," kata Mufti.