JATIMNET.COM, Sampang-  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, dengan membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas).

Pembentukan Tim Binwas dijalankan untuk memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sampang Yuliadi Setiyawan mengatakan pembentukan tim Binwas merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Sampang Slamet Junaidi. Sebab, program nasional ini menjadi perhatian serius dari orang nomor satu di Kota Bahari tersebut.

"Bapak bupati sangat serius mendukung suksesi program MBG karena ini program strategis nasional," katanya, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurutnya, pada tahap awal Pemkab Sampang telah membentuk tim percepatan sesuai instruksi pemerintah pusat.

Namun, dengan terus bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta munculnya berbagai macam laporan dan temuan di lapangan membuat fungsi pembinaan dan pengawasan perlu diperkuat.

"Ketika muncul berbagai temuan dan laporan, maka mekanisme pembinaan dan pengawasan perlu lebih diperketat," katanya.

Yuliadi menjelaskan, Tim Binwas yang telah dibentuk memiliki tugas melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di Sampang.

Dalam menjalankan tugasnya, tim melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi teknis. Mulai dari unsur perizinan, kesehatan, pekerjaan umum hingga perangkat daerah lainnya.

Pemeriksaan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing agar seluruh persyaratan operasional dapat dipenuhi.

"Saat ini, jumlah SPPG di Sampang mencapai ratusan, sehingga pengawasan dilakukan secara bertahap dan terencana. Tim turun langsung memotret kondisi riil di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing," terang pria yang akrab disapa Wawan.

Selain monitoring yang telah dijadwalkan, Tim Binwas juga melakukan inspeksi mendadak (sidak). Cara ini ditempuh agar kondisi yang ditemukan benar-benar mencerminkan pelaksanaan program yang sesungguhnya.

Seluruh hasil pengawasan kemudian dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Jawa Timur dan pusat sebagai bahan evaluasi.

Wawan menegaskan, pengawasan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat yang menjadi penerima manfaat Program MBG.