JATIMNET.COM, Jombang – Polemik penyediaan paket kain seragam bagi siswa baru di SMAN Jogoroto dan SMAN Mojoagung, Kabupaten Jombang menuai reaksi dari anggota DPRD Jawa Timur (Jatim).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Sumardi menegaskan agar permasalahan tersebut disikapi secara komprehensif. Pihak sekolah diminta tetap mengedepankan asas transparasi dalam menjalankan program tersebut.

Ia merasa prihatin terkait informasi pembelian paket kain seragam oleh wali murid di SMAN Jogoroto dan SMAN Mojoagung yang tidak disertai rincian maupun bukti pembayaran.

“Kami menyayangkan apabila memang terjadi seperti itu. Seyogianya pihak sekolah dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada wali murid mengenai pembiayaan seragam tersebut," ujar Sumardi melalui sambungan telepon, Kamis, 23 Juli 2026.

Sebagai lembaga publik, ia menegaskan, sekolah seharusnya memberikan informasi secara terbuka kepada wali murid.  

"Saya memahami apa yang menjadi pertanyaan wali murid karena mereka memang berhak mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah," ungkap legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jombang, Kabupaten/Kota Mojokerto ini.

Penjelasan secara terbuka kepada wali murid dinilai sebagai win-win solution dalam penyediaan paket kain seragam oleh sekolah.

Sebab, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim melarang pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk kepala sekolah menjual seragam sekolah. Kebijakan itu berlaku sejak 2023 hingga sekarang.

Di sisi lain, sekolah juga menghadapi berbagai keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan operasional.

"Saya juga memahami bahwa sekolah memiliki keterbatasan fiskal sehingga berupaya mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan operasional. Persoalan ini perlu dilihat secara utuh," ujarnya.

 

Dana BOS Belum Sepenuhnya Mencukupi

 

Untuk memenuhi kebutuhan, pemerintah memang telah menyediakan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun sumber anggaran lain yang membantu penyelenggaraan pendidikan.

Namun demikian, Sumardi mengungkapkan, belum seluruh kebutuhan sekolah terakomodasi dari anggaran yang disiapkan pemerintah tersebut.

"Memang sudah ada pembiayaan melalui BOS dan sumber lainnya. Namun dalam praktiknya, masih ada kebutuhan sekolah yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi hanya dari anggaran tersebut," katanya.

Oleh karena itu, ia berpandangan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar keberlangsungan layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik.

 

Pemerintah Diharapkan Hadir Memberikan Solusi

 

Sumardi menilai larangan penjualan seragam merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga tata kelola pendidikan. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut juga perlu diikuti dengan solusi terhadap kebutuhan pembiayaan sekolah.

"Negara perlu hadir mendengarkan kondisi yang dihadapi sekolah. Tidak hanya menetapkan larangan, tetapi juga memberikan solusi agar kebutuhan sekolah tetap dapat terpenuhi sesuai ketentuan," tegasnya.

Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog bersama sekolah untuk mencari mekanisme pembiayaan yang tetap sesuai regulasi tanpa membebani masyarakat.

 

Transparansi Menjadi Hal Penting

Menanggapi pandangan pakar hukum yang menyebut penghimpunan dana tanpa keterbukaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum, Sumardi menegaskan transparansi merupakan aspek yang sangat penting.

"Apabila suatu penghimpunan dana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tentu bisa menimbulkan persoalan hukum. Karena itu, seluruh proses harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel," ujarnya.

Ia menambahkan setiap bentuk penghimpunan dana yang melibatkan masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi maupun sesuai ketentuan hukum.

 

Dialog Dinilai Mampu Mengurai Masalah

 

Di akhir keterangannya, Sumardi menilai komunikasi secara terbuka sejak awal antara sekolah dan wali murid dapat menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman.

Menurutnya, apabila kondisi keuangan sekolah dan keterbatasan anggaran disampaikan secara terbuka, orang tua akan memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai latar belakang setiap kebijakan yang diambil.

"Seandainya sejak awal ada komunikasi yang baik mengenai kondisi anggaran sekolah, saya kira wali murid akan lebih memahami. Memang tidak semua memiliki pandangan yang sama karena latar belakang ekonomi berbeda-beda, tetapi paling tidak persoalan dapat dibicarakan bersama sehingga tidak berkembang menjadi polemik," tutupnya.

Polemik mengenai pengadaan seragam di SMAN Jogoroto dan SMAN Mojoagung kini tidak hanya menjadi perhatian terkait mekanisme pengadaan seragam.

Namun, juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai pentingnya transparansi pengelolaan dana pendidikan, kecukupan pembiayaan sekolah, serta perlunya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel.