JATIMNET.COM, Jakarta – Pemerintah akhirnya menjadwalkan penyerahan surat kepercayaan bagi 17 duta besar negara sahabat yang telah berada di Indonesia setelah isu keterlambatan akreditasi diplomat asing menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir.

 

Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 8 Juni 2026, di Istana Kepresidenan Jakarta.

 

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menerima surat kepercayaan para duta besar pada hari yang sama dengan pelantikan sejumlah pejabat negara.

 

Meski digelar bersamaan, kedua agenda tetap dipisahkan sesuai ketentuan protokol kenegaraan.

 

Perkembangan tersebut muncul setelah diplomat senior Dino Patti Djalal menyoroti adanya belasan kepala perwakilan negara sahabat yang belum dapat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden meski sebagian telah bertugas di Indonesia selama beberapa bulan.

 

Kritik itu memicu diskusi mengenai efektivitas tata kelola diplomasi Indonesia serta dampaknya terhadap persepsi mitra internasional.

 

Dalam praktik hubungan internasional, surat kepercayaan merupakan dokumen resmi yang menandai pengakuan negara penerima terhadap seorang duta besar.

 

Tanpa proses tersebut, seorang diplomat tetap dapat menjalankan fungsi diplomatik tertentu, namun secara formal belum menyandang status penuh sebagai kepala perwakilan negara di negara penerima.

 

Dino sebelumnya menilai penundaan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menimbulkan pertanyaan dari negara-negara sahabat mengenai prioritas diplomasi Indonesia.

 

Menurutnya, proses akreditasi merupakan bagian penting dari etika hubungan antarnegara yang selama ini dijaga melalui mekanisme protokol yang ketat.

 

“Ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi bagian dari penghormatan diplomatik antarnegara,” ujar Dino dalam pernyataannya yang dikutip sejumlah media nasional.

 

Pemerintah merespons kritik tersebut dengan menegaskan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara sahabat tetap berjalan normal.

 

Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan para duta besar tiba di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda sehingga penjadwalan penyerahan surat kepercayaan menyesuaikan agenda kenegaraan Presiden.

 

Menurut Kementerian Luar Negeri, komunikasi diplomatik, kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta koordinasi politik tetap berlangsung tanpa hambatan selama para diplomat menunggu jadwal akreditasi resmi.

 

Pemerintah juga memastikan tidak ada gangguan terhadap pelaksanaan berbagai program kerja sama yang telah berjalan.

 

Meski demikian, perhatian publik terhadap isu tersebut menunjukkan tingginya ekspektasi terhadap kualitas tata kelola diplomasi Indonesia.

 

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota aktif berbagai forum internasional, Indonesia dinilai perlu menjaga efisiensi administrasi diplomatik guna mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia.

 

Bagi daerah seperti Jawa Timur, stabilitas hubungan diplomatik memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan arus investasi, perdagangan internasional, dan peluang kerja sama ekonomi.

 

Sejumlah negara yang memiliki hubungan diplomatik erat dengan Indonesia juga menjadi mitra penting bagi kawasan industri, pelabuhan, dan sektor ekspor di provinsi tersebut.

 

Pengamat hubungan internasional menilai penyelesaian agenda penyerahan surat kepercayaan kepada 17 duta besar dapat mengakhiri polemik yang berkembang dalam beberapa pekan terakhir.

 

Langkah itu juga dinilai penting untuk memastikan seluruh perwakilan negara sahabat dapat menjalankan mandat diplomatiknya secara penuh sesuai ketentuan internasional.

 

Hingga Sabtu, 6 Juni 2026, pemerintah tetap mempersiapkan pelaksanaan agenda di Istana Kepresidenan.

 

Apabila berjalan sesuai jadwal, proses penyerahan surat kepercayaan pada 8 Juni mendatang akan menjadi salah satu agenda diplomatik terbesar Indonesia tahun ini karena melibatkan belasan kepala perwakilan negara secara bersamaan.