Logo

MKD DPR RI Gandeng Polres Gresik Awasi Pelat Khusus Anggota Dewan

Reporter:,Editor:

Senin, 20 July 2026 09:30 UTC

MKD DPR RI Gandeng Polres Gresik Awasi Pelat Khusus Anggota Dewan

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution (dua dari kanan) menerima cindera mata dari MKD.DPR RI di sela sela kunjungan antarlembaga, Senin, 20 Juli 2026. Foto: Polres Gresik.

JATIMNET.COM, Gresik – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperketat pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus anggota DPR RI. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan pelat nomor khusus yang kerap menjadi sorotan publik.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan Polri, salah satunya saat kunjungan kerja MKD DPR RI ke Polres Gresik, Senin, 20 Juli 2026.

Rombongan MKD dipimpin Adang Daradjatun bersama Wakil Ketua MKD DPR RI I Wayan Sudirta dan Agung Widyantoro. Mereka diterima oleh Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution beserta jajaran di Ruang Rupatama Polres Gresik.

Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Widyantoro mengatakan, pengawasan terhadap penggunaan TNKB khusus menjadi salah satu fokus kerja sama dengan Polri.

Tujuannya, agar fasilitas kedewanan itu digunakan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Menurutnya, koordinasi dengan kepolisian juga diperlukan untuk menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi MKD, hak imunitas anggota DPR RI, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.

"Kunjungan kerja ini bertujuan memperkuat sinergi antara MKD DPR RI dan Polri dalam menjaga kehormatan DPR RI melalui sosialisasi tugas, fungsi, hak imunitas anggota DPR, hingga pengawasan penggunaan TNKB khusus guna mencegah penyalahgunaan," ujar Agung.

Ia menegaskan, pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu menjaga kredibilitas lembaga legislatif sekaligus memastikan fasilitas negara tidak dimanfaatkan di luar kepentingan kedinasan.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menyambut baik langkah MKD DPR RI memperkuat koordinasi dengan Polri. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik dan penegakan hukum.

"Koordinasi yang baik diperlukan untuk mendukung profesionalisme pelayanan publik, kepastian hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Ramadhan.

Selain pemaparan materi mengenai tugas dan fungsi MKD, pertemuan juga diisi diskusi terkait pengawasan penggunaan TNKB khusus anggota DPR RI.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata dan foto bersama sebagai simbol komitmen kedua lembaga untuk memperkuat koordinasi dan menjaga integritas lembaga negara.