JATIMNET.COM, Surabaya – Pelayanan publik di pemerintahan Indonesia terus berbenah dalam revolusi 4.0. Dalam 10 tahun terakhir reformasi birokrasi dicapai dengan penerapan sistem merit melalui rekrutmen serta pelayanan berbasis e-government.

“Saya mengajak kita semua untuk tidak lagi berpikir bahwa ‘ini tidak dapat dilakukan di sini (di negara saya)’, tetapi mari kita belajar dari yang lain,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam siaran pers dari Humas MenpanRB yang diterima Jatimnet.com.

“Mari bergerak bersama untuk menciptakan peluang perbaikan dan sejarah baru bagi bergulirnya tata kelola pemerintahan yang modern di masa depan,” katanya dalam acara Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali, Kamis 14 Maret 2019.

Dalam kesempatan itu Menpan menyebut sejumlah capaian peningkatan layanan serta inovasi ASN di Indonesia.

BACA JUGA: Menpan Ingin Anggaran Rp 65 Triliun Digunakan Dengan Efektif

Tahun 2017 dan 2018, direkrut 275.000 formasi jabatan dari 6,8 juta talenta terbaik menggunakan sistem Computer Assisted Tes (CAT).

Selain itu, sistem merit, manajemen kinerja, sistem remunerasi, karir dan kesejahteraan terus diperbaiki secara profesional.

Indonesia juga telah mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan dengan efektif dan efisien sesuai prioritasnya.

SAKIP berfungsi menyelaraskan pembangunan dari daerah hingga nasional.

Saat ini, sapaian akuntabilitas nasional adalah 91,7% dengan realisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkategori “baik” melampaui target renstra.

BACA JUGA: Gubernur Jatim Surati KemenPAN Soal Nasib Honorer

“Kami yakin, SAKIP menjembatani tumbuhnya daerah atau wilayah otonomi khusus sebagai pusat dan sentra ekonomi yang menyangga kemajuan negara,” tegasnya.

Di acara yang sama, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Indonesia membutuhkan tiga hal oenting untuk menghadapai perubahan sebagai dampak perkembangan teknologi dunia.

"Sistem yang lebih cepat, sistem yang lebih baik, dan sistem yang efisien," ujarnya saat memberikan arahan pada pembukaan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Nusa Dua, Bali.

Era digital ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Indonesia dalam 20 tahun terakhir telah mengalami reformasi akibat teknologi informasi.

BACA JUGA: Wapres Serahkan Penghargaan Program Antar Obat ke Rumah Pasien Banyuwangi

Wapres mencontohkan bahwa dahulu Indonesia negara yang otoriter dan sentralistik, namun telah menjadi negara desentralisasi dan terkemuka.

"Sistem pemerintahan juga mengalami perubahan karena beradaptasi,"  katanya.

Ia mengingatkan, perubahan sistem juga perlu dibarengi perubahan cara berpikir. Sebagai negara yang demokratis, keinginan masyarakat menjadi penentu bagaimana roda pemerintahan harus berjalan.

"Semua harus dikerjakan lebih cepat lagi," katanya.