Kamis, 02 January 2020 15:38 UTC
Wagub Jatim, Emil Dardak mengecek kesiapan BPBD mengantisipasi bencana alam, Kamis 2 Januari 2020. Foto: baehaqi Almutoif.
JATIMNET.COM, Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menjelaskan sedikitnya 15 pemerintah kabupaten/kota telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi. Dia berharap, SK ini tidak hanya sekadar surat, tetapi diikuti dengan antisipasi terkait datangnya bencana alam.
“Tugas kami tidak sekadar mengimbau agar surat itu ditandatangani, tapi SK itu harus dimaksimalkan dengan langkah-langkah strategis saat bencana datang,” kata Emil, Kamis 2 Januari 2019.
Pemprov Jatim, kata Emil, sudah memiliki SK Nomor 188/650/KPTS/013/2019 tertanggal 16 Desember 2019 tentang status siaga banjir yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Imbauan ini berlaku untuk 37 kabupaten/kota.
BACA JUGA: 437 Bencana Alam Landa Jatim Sepanjang 2019
Pemprov saat ini tengah fokus menyiapkan langkah antisipasi penanganan bencana di Jatim. Tidak hanya kesiapsiagaan, namun juga urusan logistik, komunikasi, hingga inventarisasi ketersediaan alat berat untuk evakuasi.
“Kami ikut mencicipi makanannya, sudah ada tanggal kedaluwarsanya yang bisa dilihat sebelum dikonsumsi. Kami akan pastikan bahwa pola distribusi harus berjalan efektif,” tuturnya.
Sekadar diketahui, ke-15 daerah yang telah mengeluarkan SK adalah Kota Batu, Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Jember, Nganjuk, Lumajang, Kabuaten Mojokerto, Bangkalan, Bojonegoro, Ngawi, Sidoarjo, Tuban, Kabupaten Pasuruan, Bondowoso, dan Pamekasan.
BACA JUGA: Pemprov Jatim Siapkan Sandbag di DAS Bengawan Solo
Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim Adam Rusydi meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim yang berhubungan dengan penanggulangan bencana siap siaga.
Permintaan ini disebabkan intensitas hujan di berbagai daerah cukup tinggi sehingga mengakibatkan banjir walaupun ketinggiannya belum terlalu tinggi.
“Hasil rapat dengar pendapat dengan BPBD dan sejumlah OPD, kelemahan penanganan bencana terletak pada komunikasi,” Adam menjelaskan. Politikus Partai Golkar itu berharap seluruh OPD berkordinasi dengan baik agar penanganan banjir tertangani dengan baik.
