Logo

Dukung Hak Interpelasi, Fraksi PDIP Jember Nyanyikan "Bongkar" Saat Sidang

Reporter:,Editor:

Kamis, 14 November 2019 00:59 UTC

Dukung Hak Interpelasi, Fraksi PDIP Jember Nyanyikan "Bongkar" Saat Sidang

PARIPURNA. Suasana sidang paripurna DPRD Jember. Foto: Faizin Adi

JATIMNET.COM, Jember – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan senandungkan lirik lagu Bongkar yang dipopulerkan oleh Iwan Fals, dalam sidang Paripurna DPRD Jember, Rabu 13 November 2019. Sidang beragendakan pembacaan pandangan umum tiap fraksi tentang nota pengantar pengajuan lima rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disusun oleh eksekutif.

"Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan, bagi mereka yang diperbudak jabatan, O o ya oo ya Bongkar," ujar Hadi Supaat, jubir Fraksi PDIP, dengan percaya diri saat bersenandung.

Kontan saja, meski hanya sesaat, aksi Hadi ini memancing suasana menjadi gemuruh. Wakil Bupati Jember, KH Muqit Arief yang hadir mewakili Bupati Faida yang sedang dinas di Jakarta, tersenyum.

BACA JUGA: Paripurna DPRD Jember Terganjal Tidak Adanya Draft Raperda

Aksi Hadi menyanyikan lagu Bongkar tersebut sebagai simbol bahwa Fraksi PDIP tegaskan akan ikut menggulirkan hak interpelasi di antaranya untuk menanyakan tentang CPNS serta mewujudkan hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan akan menggunakan hak interpelasi kepada Bupati Jember," tegas Hadi Supaat dalam pidato pandangan fraksinya di Gedung DPRD Jember.

Menurut Hadi, antara Legislatif dan Eksekutif seharusnya terbangun hubungan yang harmonis dalam mekanisme check and balance. Namun, PDIP menilai hubungan tersebut sedang tidak baik. Terutama karena kinerja pemkab yang kini sedang disorot.

BACA JUGA: Jember Tak Dapat Jatah CPNS, PCNU Surati PKB

Hal ini terkait dengan hangusnya kuota CPNS yang seharusnya diperoleh Jember tahun ini. Jember menjadi satu-satunya daerah di Jatim yang tidak memperoleh jatah CPNS.

Tidak hanya kalangan partai, bahkan PCNU Jember mengeluarkan surat resmi yang meminta fraksi PKB di DPRD Jember untuk menggunakan hak bertanya -baik interpelasi ataupun angket, terkait hilangnya jatah CPNS.

"Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar KH Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember saat dikonfirmasi sebelumnya.