JATIMNET.COM, Jombang – DPRD Kabupaten Jombang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Rabu, 11 November 2026.

Melalui APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengalokasikan anggaran belanja daerah sebesar Rp2,63 triliun untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan selama 2027.

Bupati Jombang Warsubi menjelaskan, total belanja daerah mencapai Rp2.635.099.053.655,71. Anggaran itu mencakup kebutuhan operasional pemerintahan, pemenuhan kewajiban belanja wajib (mandatory spending), hingga pelaksanaan delapan program prioritas kepala daerah.

"Komposisi belanja daerah terbagi dalam empat kelompok. Meliputi belanja operasi sebesar Rp 2.063.921.863.655, belanja modal Rp 150.211.983.514,49, belanja tidak terduga Rp 10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp 410.965.206.486," katanya.

Sementara itu, dari sisi pendapatan, Pemkab Jombang mematok target penerimaan daerah sebesar Rp2.536.738.439.744,55. Target tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp764.832.951.644 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.771.905.488.100.

BACA: Polemik Berkepanjangan, Komisi A DPRD Jombang Sidak Tower Telekomunikasi di Ploso 

Warsubi menyebutkan, APBD 2027 juga menetapkan pembiayaan daerah sebesar Rp98.360.613.911,22.

Dia menegaskan, penyusunan APBD tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin pemerintahan. Pemerintah daerah harus memanfaatkan anggaran tersebut sebagai instrumen untuk mewujudkan target pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Pemenuhan belanja wajib pemerintah harus berjalan beriringan dengan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah," tegasnya.

Dia menambahkan, alokasi anggaran wajib harus sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi bupati yang telah dituangkan dalam RPJMD melalui program-program prioritas kepala daerah.

"Anggaran ini untuk mencukupi mandatory spending, sekaligus mendukung visi dan misi bupati yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan melalui program prioritas bupati dan wakil bupati," lanjutnya.

BACA: DPRD Jombang Soroti Armada Damkar Tua dan Minimnya Personel BPBD 

Lebih lanjut, Warsubi menjelaskan delapan program prioritas tersebut mencakup berbagai bidang pembangunan. Di antaranya, pembangunan desa dan kota yang inklusif serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Untuk memperjelas target dan pelaksanaannya, Pemkab Jombang menjabarkan delapan program tersebut ke dalam 48 subkegiatan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan mengambil peran sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

"Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) nantinya memiliki peran dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing," bebernya.

Setelah APBD 2027 disepakati bersama DPRD, Warsubi berharap seluruh OPD segera mempersiapkan tahapan pelaksanaan program. Dia menginginkan penggunaan anggaran tidak berhenti pada pemenuhan target penyerapan secara administratif, tetapi juga menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Melalui APBD 2027 ini, kami berharap seluruh program prioritas dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Jombang," pungkasnya.