JATIMNET.COM, Sampang – Kondisi infrastruktur dan tata kelola Pasar Srimangunan menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Sampang. Dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Selasa, 10 November 2026, legislator menemukan sejumlah fasilitas rusak, akses jalan yang tertutup permanen, hingga lapak liar yang diduga menjadi celah kebocoran retribusi daerah.

Sidak dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan bersama sejumlah anggota komisi. Mereka juga didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Sampang Samsul Bahri.

Alan mengatakan, peninjauan tersebut bertujuan memetakan persoalan sekaligus mengevaluasi kebutuhan pembenahan Pasar Srimangunan. Dia berharap pasar tradisional itu dapat menjadi tempat beraktivitas yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

Dari hasil pemeriksaan, Komisi II menemukan sejumlah kerusakan pada bangunan pasar. Beberapa bagian atap mengalami kebocoran, sementara konstruksi bangunan mulai lapuk dan keropos. Selain itu, sejumlah akses jalan juga diketahui tertutup secara permanen.

"Kami menemukan banyak atap bocor, bangunan mulai keropos dan akses jalan tertutup. Ini harus segera dibenahi," ujar Alan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberadaan lapak liar di sejumlah titik, termasuk area akses jalan dan parkir. Lapak tersebut dinilai mengganggu ketertiban serta mengurangi fungsi fasilitas umum yang semestinya bisa digunakan oleh seluruh pengunjung pasar.

Komisi II juga menemukan indikasi pungutan terhadap pedagang dengan nominal sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000. Pungutan tersebut diduga tidak tercatat dalam mekanisme retribusi resmi pemerintah daerah.

"Kami meminta agar dugaan penguatan tersebut ditelusuri secara menyeluruh oleh dinas terkait, sehingga seluruh penerimaan dari aktivitas pasar tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan," katanya.

Alan menegaskan, pengelola harus menertibkan lapak yang berdiri tidak sesuai peruntukannya. Menurut dia, pembenahan pasar tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan, tetapi juga harus mencakup penataan tata kelola dan pengembalian fungsi fasilitas umum.

Komisi II DPRD Sampang berencana menindaklanjuti temuan tersebut melalui rapat lanjutan dan sidak berikutnya. Langkah itu dilakukan untuk memastikan instansi terkait menjalankan rekomendasi pembenahan.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus tindak lanjut meliputi perbaikan infrastruktur pasar, penertiban lapak liar, pemulihan fungsi akses jalan dan area parkir, serta penelusuran pungutan kepada pedagang agar pengelolaannya transparan.

"Kami berharap pembenahan Pasar Srimangunan tidak berhenti pada evaluasi semata, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret. Dengan demikian, pengelolaan pasar dapat berjalan lebih tertib, fasilitas publik berfungsi sebagaimana mestinya, dan potensi penerimaan retribusi daerah dapat diawasi secara transparan," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Plt Kepala Diskopindag Sampang Samsul Bahri mengakui sejumlah fasilitas Pasar Srimangunan masih membutuhkan perbaikan dan penataan.

Dia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang serta melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan lapak liar dan penggunaan area parkir.

"Penertiban ini masalah berat dan tidak bisa dipikul hanya oleh satu dinas. Semua stakeholder akan kami libatkan untuk mencari solusi bersama," jelas Samsul.