JATIMNET.COM, Jember – DPRD Jember berjanji akan memanggil dinas kesehatan setempat untuk memberikan klarifikasi berkaitan dengan manajemen Rumah Sakit Bina Sehat. Langkah ini diambil setelah salah satu warganya melaporkan penanganan Covid-19 di RS setempat ke Polres Jember pada Senin 10 Agustus 2020.

“Sudah kewajiban kami untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, setelah mendapat keluhan dari keluarga almarhum Pak Rosidi. Nanti akan difasilitasi Komisi D,” ujar Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, saat dikonfirmasi pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Sebelumnya, Ahmad Said Hidayat, warga Lingkungan Condro, Kelurahan/Kecamatan Kaliwates, Jember, meragukan kebenaran status Covid-19 yang dikeluarkan RSBS kepada almarhum Rosidi (61), ayahnya.

Said bersama para tetangga bahkan sempat akan membongkar makam ayahnya agar ada otopsi dari pihak berwajib. Namun rencana itu dibatalkan Polres Jember.

BACA JUGA: Hasil Tes Covid-19 Dianggap Janggal, Keluarga Pasien Lapor ke Polres Jember

Sebagai gantinya, Said bersama warga melaporkan rumah sakit milik keluarga Bupati Jember, dr Faida itu ke Polres Jember pada Senin, 10 Agustus 2020. Selain itu, Said juga membawa masalah ini ke DPRD Jember.

Menurut Itqon, pangkal permasalahan tersebut adalah komunikasi yang kurang baik. Sebab, manajemen RSBS dan Dinas Kesehatan Jember memberikan informasi yang simpang siur, dan berbeda-beda terkait status Rosidi. Sebelumnya, Rosidi dirawat di RSBS hingga meninggal dunia dan dimakamkan dengan protokol Covid-19.

“Keluarga mempertanyakan status Covid-19, tapi penjelasannya berbeda-beda antara rumah sakit dengan dinkes. Setelah hasil tes (swab) keluar, suratnya juga mencurigakan, karena tidak ada nomor register dan nama dokter yang memeriksa,” ujar Itqon.

BACA JUGA: Usai Memakamkan Pasien Covid-19, Mobil Ambulans dan Polisi Alami Kecelakaan

Itqon menambahkan bahwa penjelasan dan alur komunikasi yang baik pada saat genting seperti itu sangat penting dilakukan rumah sakit maupun Dinkes Jember. “Karena efeknya akan sangat terasa bagi keluarga yang dinyatakan positif Covid-19,” lanjut politikus PKB ini.

Dari laporan keluhan yang disampaikan keluarga almarhum Rosidi, Itqon juga mengaku menemukan kejanggalan. Sebab ada protokol yang diduga tidak dijalankan secara penuh oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jember.

“Kalau benar almarhum meninggal dengan status Covid-19, harus dilakukan tracing (penelusuran) kepada keluarga melalui tes swab. Sebab setelah Pak Rosidi meninggal ada tahlilan di rumah keluarga, dan diikuti sekitar 300 orang,” jelas alumnus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu.

BACA JUGA: Rekor, Petugas PMI Jember Antar Lima Jenazah Dalam 24 Jam ke Berbagai Penjuru

Dia berharap tetangga ataupun keluarga yang mengikuti acara tahlilan harus dilakukan swab. Langkah tersebut, lanjutnya, sebagai uapaya serius dari Gugus Tugas Jember untuk menaati protokol dari pemerintah.

Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Bupati Jember, dr Faida diminta melakukan pembenahan yang lebih serius. Sebab, penanganan yang tidak baik, kata Itqon, bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Covid-19 sekaligus resistensi kepada tenaga kesehatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jember, Dyah Kusworini menolak berkomentar ketika dikonfirmasi Jatimnet.com. “Mohon maaf, satu pintu melalui juru bicara,” ujar Dyah. Adapun juru bicara Pemkab Jember, Gatot Triyono, belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap Covid-19 salah satunya tergambar dari hasil survei yang dirilis LSI Denny JA beberapa waktu lalu. Sebanyak 17,1 persen warga Jember tidak percaya adanya Covid-19. Sementara 19,1 persennya menganggap Covid-19 tidak berbahaya, dan 22,5 persen lainnya menganggap biasa saja.