JATIMNET.COM, surabaya - Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan akhirnya menemui seribuan guru sekolah swasta yang berunjuk rasa di depan Balai Kota Surabaya, Selasa 2 Juli 2019.

Di depan massa, Iksan menjelaskan bahwa penambahan pagu dilakukan dengan cara sistem, dan menggunakan data yang ada di database. “Jadi bukan tanpa proses," kata Ikhsan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Selasa 2 Juli 2019.

Ikhsan menambahkan, penambahan pagu pada PPDB zonasi umum, masih memenuhi kuota siswa SMP negeri. Keputusan itu, kata dia, sudah melewati tahap analisa dan konsultasi ke pusat.

BACA JUGA: Sekolah Swasta Tuntut Kadispendik Surabaya Mundur

"Dengan model yang ada saat ini (penambahan pagu), seperti kebutuhan di lapangan di Kota surabaya. Sebelum pelaksanaan juga mengonsultasikan dengan teman-teman di pusat untuk diizinkan dengan penambahan itu," kata dia.

Setelah ini, pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai solusinya pada Rabu 3 Juli 2019.

Namun sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya bersama Dispendik sudah membuat solusi dengan menaikkan Bopda yang mengacu pada rombongan belajar.

BACA JUGA: Seratusan Guru Sekolah Swasta Unjuk Rasa Sikapi PPDB Zonasi

"Jadi pembahasan akan sharing dana BOS dan Bopda kan sudah ada, nah hitungannya itu ada penyesuaiannya. Nanti dengan formula yang kami siapkan ini bisa teratasi untuk teman-teman. Kami akan melihat kasus per sekolahnya," katanya.

Ketua Musyawawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS) Swasta se Kota Surabaya Erwin Darmogo menyatakan, kebijakan penambahan pagu yang dilakukan Dispendik berdampak buruk pada sekolah swasta.

"Ada yang baru mendapatkan tiga siswa. Ya (rata-rata) Hanya 30 persen yang sudah terisi," kata dia.

Menurut Erwin, rata-rata sekolah swasta hanya mendapat siswa 30 hingga 40 calon siswa. Padahal rata-rata setiap sekolah memiliki kuota kurang lebih 130 siswa.