JATIMNET.COM, Surabaya - Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Hudiyono mengakui, ada usulan agar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) turut mendapatkan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Seperti layaknya SMA dan SMK, MAN juga ingin mendapat dana bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). "Itu kan keinginan mereka. Tetapi kami kan belum konsultasikan ini," ujar Hudiyono usai membuka Sosialisasi Program Prioritas Pendidikan Jawa Timur Tahun 2019 Pelaksanaan BPOPP di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis 18 Juli 2019.

Dari seluruh jenjang sekolah menengah atas, MAN tidak masuk wewenang Pemprov Jawa Timur. Melainkan berada di bawah kementerian agama, sehingga secara aturan belum diketahui bisa atau tidaknya mendapatkan BPOPP.

BACA JUGA: Khofifah Ingatkan Kepala Sekolah tidak Naikkan SPP

Kendati demikian, Hudiyono menyebut telah menghitung kebutuhan anggaran jika ada kemungkinan MAN mendapatkan BPOPP. Kebutuhan anggaran tidak terlalu besar dari SMA dan SMK yang mencapai Rp 1,8 trilliun untuk satu tahun ajaran.

"MAN baik negeri dan swasta minta ikut digratiskan. Kalau dihitung ya sekitar Rp 460 milliar (untuk satu tahun ajaran)," ungkap pejabat yang juga menduduki Kepala Biro Kessos Setdaprov Jatim tersebut.

Sekedar diketahui, Pemprov Jawa Timur siap mencairkan anggaran Rp 1,8 trilliun mulai Agustus. Dana yang sifatnya memberikan bantuan SPP itu tidak langsung cair secara keseluruhan ke setiap sekolah SMA/SMK negeri dan swasta. Tetapi bertahap per tiga bulan sekali.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Kucurkan Bantuan SPP Rp 1,8 Triliun Per Agustus 

Mengenai besarnya alokasi anggaran yang akan diterima oleh sekolah berbeda. Sesuai data dari aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diverifikasi cabang dinas pendidikan.

Terpisah Sekretaris Dewan Pendidikan Jawa Timur, Nuryanto berharap ada transparansi pencairan program BPOPP. Karena menurutnya, selama ini masih ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sampai saat ini belum dikelola secara transparan. Jangan sampai ada penyelewengan dana bantuan itu.

"Bendahara juga harus disiapkan. Masih ada dana bos yang belum dikelola secara transparan. Komite sekolah sebagai pengawas juga masih belum mewakili semua wali murid," pesan Nuryanto.