Khofifah Ingatkan Kepala Sekolah tidak Naikkan SPP

Baehaqi Almutoif

Kamis, 11 April 2019 - 18:47

JATIMNET.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan kepada seluruh sekolah untuk tidak menaikkan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Dia mewanti-wanti agar seluruh kepala sekolah harus tetap mengacu pada surat keputusan gubernur tentang besaran SPP.

“Mohon SMA maupun SMK mematuhi surat keputusan gubernur sebagai referensi. Jangan sampai ada laporan ke saya, SPP dinaikkan dulu sebelum bantuan dari pemerintah turun," ujar Khofifah saat menghadiri rapat kordinasi kepala sekolah di Islamic Center Surabaya, Kamis 11 April 2019.

Berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 120/71/101/2017 telah diatur SPP SMA/SMK. Ditetapkan standar biaya SPP terendah Rp 60 ribu per bulan, dan tertinggi sebesar Rp 215 ribu per bulan.

BACA JUGA: SPP Gratis SMA/SMK Negeri di Jatim Berlaku Awal Juli

Setiap sekolah bervariasi menerapkannya sesuai kebutuhan masing-masing. Namun tidak boleh keluar dari koridor yang ditetapkan dalam surat edaran tersebut.

Gubernur kelahiran Surabaya itu berharap besaran tersebut tetap dipertahankan kepala sekolah, dan tidak menaikkan saat menerima bantuan penggratisan SPP nanti.

“Hari ini Pak Kepala Dinas (Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Saiful Rahman) saya minta untuk mengundang kepala sekolah SMA/SMK se-Jatim, dan cabang dinas dari berbagai kabupaten-kota untuk kordinasi," urainya.

BACA JUGA: Selain SPP Gratis, Khofifah Diminta Perhatikan Sekolah Inklusi

Sementara untuk mewujudkan SPP gratis, Khofifah mengucurkan bantuan Rp 1,4 juta per siswa untuk SMA. Sedangkan SMK lebih besar, yakni Rp 1,6 juta per siswanya. Menurut hitungan mantan menteri sosial itu, wacana penggratisan SPP bisa terealisasikan apabila pihak sekolah tidak menaikkan iuran SPP.

“Kita ingin ada semacam kontrak perjanjian, pakta integritas, bahwa bantuan SPP itu akan berjalan secara natural," tandasnya.

Dengan begitu bantuan SPP SMA/SMK yang diberikan Juli nanti bisa meringankan biaya sekolah. Selain itu, angka putus sekolah jenjang SMA/SMK semakin bisa ditekan.

Baca Juga

loading...