Pemprov Jatim Kucurkan Bantuan SPP Rp 1,8 Triliun Per Agustus 

JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa Sekolah Menengah Atas (SMK) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebesar Rp 1,8 triliun. SPP akan dikucurkan Agustus 2019. 

Meskipun belum semuanya gratis, SPP diharapkan mampu meringankan orang tua siswa.

"Jadi ada beberapa yang kami gratiskan. Namun ada beberapa yang masih ditanggung wali murid, apa-apa yang harus dibayar itu ada aturannya, termasuk swasta," ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Heru Tjahjono, Kamis 18 Juli 2019. 

Pemprov Jawa Timur telah menyiapkan anggaran Rp 1,8 trilliun untuk tahun ajaran 2019/2020. Besaran itu akan diterima sekolah baik negeri maupun swasta per tiga bulan sekali. 

BACA JUGA: Khofifah Ingatkan Kepala Sekolah tidak Naikkan SPP

Diharapkan dengan anggaran sebesar itu bisa semakin meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur.

"Baik itu dari peserta pendidikan, maupun secara keseluruhan," ungkap mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim itu. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Hudiyono mengatakan, untuk tahap pertama Rp 900 milliar sudah siap dicairkan ke sekolah.

Angka itu untuk menanggung biaya sekolah siswa kelas satu, kelas dua, dan kelas tiga. 

BACA JUGA: SPP Gratis SMA/SMK Negeri di Jatim Berlaku Awal Juli

"Agustus paling lambat turun. Ya mulai tiga bulan sekali cairnya," kata Hudiyono. 

Pria yang juga menjabat Kepala Biro Kesos Setdaprov Jatim menolak anggapan jika bantuan SPP hanya untuk sekolah negeri. Sebab, sekolah swasta juga menerima bantuan.

SMA dan SMK swasta harus menyertakan rencana kerja sekolah (RKS), dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai syarat sebelum menerima bantuan SPP. Setelah swasta bisa menerima tiga bulan sekali, sama seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

"Ini kan penunjang operasional. Mana yang tidak dimasukkan dalam BOS itu dimasukkan dalam gratis berkualitas (tistas)," ungkapnya. 

BACA JUGA: Penggratisan SMA/SMK di Surabaya Bisa Melalui Mekanisme Dana Hibah

Hudiyono berharap, bantuan SPP ini digunakan sebaik mungkin oleh sekolah. Untuk mengantisipasi adanya penyelewengan, pihaknya akan melakukan audit tiga bulan sekali.

Sanksi berjenjang hingga pidana mengancam sekolah yang melakukan penyelewengan. 

"Makanya kami selalu komunikasi. Kami gunakan teknologi dan regulasi. Tapi kami represif, kami lakukan supaya tidak terlibat perdata dan pidana," tandasnya.