JATIMNET.COM – DPRD Kota Surabaya minta Dinas Pendidikan (Dindik) melakukan pengawasan bagi masyarakat yang memakai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Dewan mensinyalir ada indikasi tindakan manipulasi SKTM untuk kebutuhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Vinsensius Awey anggota Komisi C DPRD Surabaya mengatakan, saat ini proses mendapatkan SKTM harus dilakukan pengawasan. Banyak masyarakat yang ingin anaknya masuk sekolah negeri dengan memakai jalur mitra warga atau siswa miskin dengan kuota 20 persen.

“Kelurahan harus lebih selektif untuk mengeluarkan SKTM demi kepentingan PPDB. Mereka harus melakukan cross check ulang,” katanya,Sabtu, 14 Juli 2018.

Awey mengaku, kondisi riil warga saat ini yang lebih mengetahui adalah RT/RW. Untuk itu, kelurahan diminta supaya tidak hanya menerima, menyetujui dan mengeluarkan SKTM tetapi juga melakukan cross check ke lapangan, jangan sampai tidak tepat sasaran karena akan lebih fatal kalau ternyata yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan.

Selain itu, ujar Politisi asal Partai Nasdem ini, dirinya juga meminta kepada Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya untuk membuat mekanisme terkait validasi SKTM calon peserta didik baru yang menggunakan jalur mitra warga.

“Ini kan anggarannya ada di Dinas Pendidikan sebagai kepanjangan tangan Pemkot, maka dinas ini yang harus pro-aktif untuk menelusuri keabsahan SKTM. Jangan hanya terima berkas saja,” ujarnya.

Awey menuturkan, dengan terbitnya Permendikbud No 14/2018 sebagai pengganti Permendikbud no 17/2017, tentang persyaratan SKTM bagi siswa tidak mampu yang di dalamnya juga mengatur soal ancaman sanksi pengeluaran dari sekolah bagi siswa yang ketahuan memanipulasi SKTM. Maka, semua pihak harus bekerjasama untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan.