JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota DPRD Jatim, Moch Aziz menyebut data penerima bantuan sosial Covid-19 masih berantakan. Kabarnya daftar penerima belum diperbarui.

Banyak yang justru secara ekonomi sudah lebih baik tetapi masih menerima bantuan tersebut. "Data itu tidak ter-update. Bahkan data yang ada dari 2008-2011. Sudah lama," ujar Aziz dikonfirmasi, Sabtu 22 Agustus 2020. 

Usangnya data penerima bantuan ini, kata Aziz, bisa menyulitkan para kepala desa. Bahkan, penyalurannya rawan dan rentan dipermasalahkan. "Ini dari hulu ke hilir harus kita perbaiki," ia menegaskan.

Untuk itu, Komisi A DPRD Jatim yang membidangi pemerintahan tersebut memanggil Dinas Sosial Jatim agar data penerima bantuan sosial diperbaiki. "Kemarin kami sudah panggil dinsos, dan kami minta data data ini diperbaiki. Berapa jumlah penduduk Jatim. Kita harus punya data real," bebernya. 

BACA JUGA: Masyarakat Gresik Demo BLT JPS Tahap II Lambat Cair, Pemkab Tuding Pemdes

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI (Purn) Istu Hari Subagio dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengatakan, telah berkeliling ke sejumlah daerah untuk melihat permasalahan bantuan sosial. Hasilnya, justru banyak kepala desa yang takut penggunaan dana desa untuk penanganan dampak Covid-19.

Kepala desa, kata dia, belum semuanya mendapat sosialisasi terkait sumber dana bantuan sosial tersebut. Sebagian menilai bahwa dana desa bisa diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi lainnya menganggap berbeda. 

Terkait data penerima, Istu yang juga politikus Partai Golkar itu berharap segera ada solusi semacam Big Data agar kepala desa tidak kesulitan di lapangan. Sehingga pendistribusian bantuan dampak Covid-19 tepat sasaran dan tidak menyalahi aturan. 

"Kami ingin para kepala desa di Seluruh Jawa Timur mendapatkan kepastian aturan serta perlindungan hukum dalam menyalurkan bantuan secara cepat dan tepat sasaran,” kata Istu.